TARAKAN, Fokusborneo.com – Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) adalah fondasi utama dalam melayani masyarakat.
Menyadari hal tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menaruh perhatian serius terhadap kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan, terutama terkait keterbatasan anggaran operasional.
Meski DPRD Provinsi tidak membawahi langsung dinas di tingkat kota, semangat kolaborasi antar-pemerintah menjadi kunci.
DPRD Kaltara berencana menjalin komunikasi lebih dalam dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan agar kendala finansial yang menghambat pelayanan warga bisa segera teratasi.
Beban kerja Disdukcapil Tarakan memang tergolong yang paling padat di Kaltara. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, arus pelayanan di sana nyaris tak pernah berhenti.
Hal inilah yang menjadi dasar bagi Anggota Komisi I DPRD Kaltara, Ladullah, untuk mendorong adanya perhatian khusus bagi dinas tersebut.
Ladullah memandang urusan kependudukan adalah layanan yang sangat personal bagi setiap warga.
”Sejak kita lahir hingga tutup usia, semuanya bersentuhan dengan Disdukcapil. Itulah mengapa dinas ini butuh dukungan yang lebih proporsional. Dengan jumlah penduduk yang besar, beban pelayanan di Tarakan tentu memerlukan dukungan sarana dan anggaran yang memadai,” tuturnya, Jumat (6/2/26).
DPRD Kaltara sempat menyoroti kondisi sarana dan prasarana yang ada, termasuk anggaran operasional yang dinilai masih sangat terbatas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah minimnya ruang gerak koordinasi bagi petugas di lapangan akibat alokasi anggaran yang belum mencukupi.
Menurut Politisi PKS, keterbatasan ini perlu dicarikan jalan keluar agar tidak berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
”Kita ingin kualitas layanan terus meningkat. Namun, jika ruang gerak untuk koordinasi sangat terbatas, tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Kami akan berupaya memperjuangkan kebutuhan peralatan dan sarana yang lebih baik ke depannya,” tambahnya.
Alih-alih sekadar mengkritik, DPRD Kaltara memilih jalan komunikasi dan koordinasi. Rencananya, mereka akan menggandeng Disdukcapil tingkat provinsi untuk duduk bersama pemerintah daerah guna merumuskan skema dukungan yang memungkinkan.
Harapannya, melalui evaluasi anggaran yang tepat atau bantuan dukungan dari tingkat provinsi, Disdukcapil Tarakan dapat kembali bekerja dengan performa maksimal.
”Tujuan kami satu, yakni mencari solusi bersama. Kita ingin memastikan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga Tarakan tetap berjalan lancar tanpa terganjal persoalan biaya,” pungkas Ladullah.(*/mt)
Discussion about this post