TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tarakan, Sukir, menyoroti urgensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Fraksi PKS mendorong agar regulasi tersebut tidak sekadar menjadi produk administratif, melainkan mampu menyentuh aspek pencegahan sejak dini hingga perlindungan generasi muda di wilayah perbatasan.
Menurutnya, posisi Tarakan sebagai kota kepulauan sekaligus wilayah transit di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki kerentanan tersendiri terhadap ancaman peredaran gelap narkotika.
”Persoalan narkotika bukan semata-mata persoalan hukum dan keamanan, melainkan juga persoalan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan keluarga,” ujar Sukir.
Fraksi PKS menyambut baik dukungan Pemerintah Kota Tarakan untuk melanjutkan pembahasan Raperda P4GN bersama Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Namun, Sukir memberikan catatan kritis terkait tolok ukur keberhasilan Perda P4GN nantinya.
Ia menegaskan keberhasilan pencegahan narkoba tidak cukup diukur dari terbentuknya tim terpadu, banyaknya kegiatan seremonial sosialisasi, maupun besarnya alokasi anggaran daerah.
Keberhasilan sejati harus terlihat dari kemampuan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika.
”Tim Terpadu P4GN tidak boleh hanya menjadi struktur administratif, tetapi harus menjadi instrumen koordinasi yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya dan potensi daerah,” tegas Sukir.
Sukir memaparkan Raperda P4GN harus memprioritaskan edukasi dan pencegahan sejak dini mulai dari lingkup keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga lingkungan masyarakat.
Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi benteng pertama yang harus diperkuat melalui peran aktif orang tua, RT/RW, serta tokoh masyarakat dan agama, sehingga upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan pendekatan birokrasi pemerintah.
Selain pencegahan di tingkat akar rumput, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pengawasan dan deteksi dini pada wilayah rawan.
Mengingat jalur transportasi dan aktivitas ekonomi di kota kepulauan sangat dinamis, Sukir mendorong sinergi yang lebih erat antara Pemkot Tarakan bersama BNN, Kepolisian, TNI, dan masyarakat.
Di sisi lain, Raperda ini juga diharapkan memperkuat akses rehabilitasi medis dan sosial yang mengedepankan aspek kemanusiaan serta pemulihan bagi korban penyalahgunaan.
Agar pelaksanaannya tidak berhenti di atas kertas, Sukir meminta agar Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN disusun dengan indikator keberhasilan, jadwal, dan target tahunan yang jelas.
Hal ini juga harus ditopang dengan dukungan anggaran yang tepat sasaran serta penguatan sistem data dan evaluasi berkala.
”Raperda ini harus memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif, target kinerja yang terukur, serta sistem evaluasi berkala,” tambahnya.
Selain Raperda P4GN, Sukir turut menyinggung pentingnya Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal agar pertumbuhan investasi di Tarakan berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja bagi warga setempat.
Ia berharap kedua regulasi tersebut dapat dibahas secara serius dan komprehensif demi kesejahteraan masyarakat serta masa depan generasi muda Kota Tarakan.(**)











Discussion about this post