TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Produk hukum daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) didorong naik kelas. Tak sekadar kejar tayang program legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara kini memperketat kualitas regulasi lewat instrumen baru sekaligus memboyong seabrek kendala daerah ke meja pemerintah pusat.
Langkah strategis ini mengemuka dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah yang digelar di gedung DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Senin (16/11/26).
Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, menyoroti keras kualitas produk hukum daerah yang selama ini sering kali terjebak pada rutinitas administratif.
Menurutnya, penyusunan Perda ke depan tidak boleh lagi sekadar menggugurkan kewajiban tahunan atau memenuhi daftar Program Pembentukan Perda (Propemperda).
”Kita tidak ingin Perda yang dilahirkan ini hanya menjadi macan kertas atau sekadar formalitas memenuhi kuota legislasi saja. Setiap regulasi yang kita ketok palu harus lahir dari kebutuhan riil di lapangan, tepat kewenangan, dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltara,” tegas Achmad Djufrie.
Ia menambahkan, DPRD Kaltara berkomitmen membuka ruang partisipasi seluas-luasnya sekaligus bersinergi dengan eksekutif dan kementerian terkait. Tujuannya, memastikan setiap pasal yang dirancang selaras dengan arah pembangunan daerah tanpa menabrak aturan di atasnya.
”Jangan sampai niat kita membuat aturan untuk mempermudah pelayanan publik dan mendongkrak ekonomi daerah, justru terhambat karena regulasinya tumpang tindih atau tidak aplikatif saat dieksekusi,” imbuh politisi tersebut.
Sejalan dengan komitmen DPRD, Kementerian Hukum mulai menggeber penerapan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) sebagai saringan utama perencanaan regulasi pada 2027 mendatang.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurfiat, membeberkan ada enam aspek ketat yang wajib dipenuhi.
Bobot tertinggi disumbang oleh aspek kewenangan dan ketepatan hierarki peraturan sebesar 40 persen.
Lima aspek lainnya meliputi Regulatory Impact Assessment (RIA), kesesuaian materi naskah akademik, pelibatan publik yang bermakna (meaningful participation), keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), serta hasil evaluasi Perda yang sudah berlaku.
”Penguatan kualitas regulasi harus dimulai sejak tahap perencanaan. Dengan AKP, pemda dan DPRD dituntut lebih selektif sehingga mencegah lahirnya Perda yang tidak efektif atau tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar Masan.
Di balik tuntutan kualitas yang tinggi, dapur pembuatan Perda di Kaltara ternyata masih menyimpan kerikil tajam. Mulai dari minimnya tenaga perancang (legal drafter), terbatasnya kapasitas harmonisasi regulasi, hingga kemampuan fiskal daerah yang pas-pasan menjadi keluhan klasik di lapangan.
Persoalan pelik ini langsung ditangkap Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI. Wakil Ketua I BULD DPD RI sekaligus Senator asal Kaltara, Marthin Billa, memastikan seluruh kendala tersebut tidak akan dibiarkan mengendap di daerah.
”Kendala-kendala yang disampaikan daerah ini akan kami himpun dan rumuskan untuk menjadi bahan rekomendasi di tingkat nasional,” tegas Marthin.
Ia meluruskan kehadiran BULD DPD RI bukan untuk memperpanjang rantai birokrasi, melainkan menjadi jembatan efektif antara kepentingan pusat dan daerah.
Puncaknya, deretan persoalan legislasi Kaltara ini akan langsung dibawa ke forum Dialog Nasional bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum.
”Dari forum itu, DPD RI akan menyusun rekomendasi yang langsung diserahkan kepada Presiden RI. Harapan kami, persoalan di daerah mendapat atensi penuh sehingga proses pembentukan Perda ke depan jauh lebih sederhana, efektif, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(**)











Discussion about this post