TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah proyek pembangunan Tahun Anggaran 2025.
Monitoring ini menyasar berbagai proyek strategis yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bulungan.
Tiga punggawa Pansus LKPJ, yakni Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., dan Herman, S.Pi, terjun langsung ke lapangan untuk memastikan pengerjaan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan spesifikasi yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur.
Agenda pemantauan diawali dengan meninjau pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kaltara. Infrastruktur ini dinilai krusial untuk menunjang mobilitas dan aktivitas kelembagaan di pusat pemerintahan.
Tak berhenti di situ, tim Pansus juga menyisir progres pematangan lahan untuk tiga instansi penting, yakni Kantor Satpol PP, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), serta Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara.
”Pematangan lahan adalah tahap awal yang sangat menentukan keberlanjutan fisik bangunan ke depannya. Kami ingin memastikan pondasi ini sudah siap sepenuhnya,” ungkap Alimuddin.
Selain infrastruktur fisik, Pansus memberikan perhatian khusus pada pengadaan meubeleur di Gedung Diklat BPSDM. Fokus utama tim adalah mencocokkan spesifikasi barang di lapangan dengan dokumen perencanaan guna menjamin kenyamanan aparatur saat mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Sebagai penutup rangkaian monitoring, Pansus menggelar pertemuan internal di Kantor DPRD Kaltara untuk membedah seluruh kelengkapan berkas pendukung. Analisis mendalam dari temuan lapangan ini nantinya akan dikonversi menjadi rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ Gubernur.
Melalui langkah proaktif ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara transparan dan akuntabel demi kemajuan pembangunan di Bumi Benuanta.(*/mt)
Discussion about this post