TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi III DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan lapangan (Kunlap) untuk meninjau infrastruktur di wilayah Kelurahan Pantai Amal, Jumat (17/4/26).
Peninjauan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III, Randy Ramadhana Erdian, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Dapot Sinaga, serta anggota Komisi III lainnya.
Kehadiran wakil rakyat tersebut, untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait rusaknya akses jembatan penghubung di perbatasan RT 07 dan RT 15 yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Ketua RT 07 Kelurahan Pantai Amal, Irianto, memaparkan jembatan kayu yang ada saat ini sudah berdiri sejak awal tahun 2000-an seiring berkembangnya permukiman. Namun, konstruksi kayu tersebut kini tidak lagi sanggup menahan beban kendaraan berat, mulai dari truk rumput laut hingga bus sekolah.
”Biasa kalau jembatan kayu begini umurnya itu tahan 6 bulan. Jadi, setiap 6 bulan itu diperbaiki lagi dengan swadaya masyarakat,” ungkap Irianto.
Irianto membeberkan fakta memilukan kerusakan infrastruktur ini telah memakan korban jiwa.
“Sudah sering ada korban luka, bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena jatuh dari motor akibat kehilangan keseimbangan di atas jembatan. Dulu tidak viral karena memang tidak ada yang memvideokan,” akunya sedih.
Kondisi serupa diamini Eka Putra Mulyadi, Ketua LPM Pantai Amal sekaligus tokoh masyarakat RT 14. Ia menyebut bahwa jembatan ini merupakan satu-satunya akses keluar masuk wilayah Binalatung, termasuk bagi siswa yang bersekolah di SDN 016 dan SDN 045.
Eka menjelaskan biaya perbaikan swadaya bisa mencapai angka yang fantastis bagi warga.
”Uang kecil dari warga dikumpul bisa dapat 4 sampai 5 juta rupiah untuk makan dan beli papan. Sisanya, para pengusaha rumput laut patungan sampai terkumpul 50 juta rupiah untuk beli material. Artinya, sekali perbaikan mandiri kami butuh biaya besar agar jembatan layak dilalui,” beber Eka.
Selain masalah struktur, warga juga menghadapi ancaman banjir akibat pendangkalan sungai dan tumpukan material kayu di kolong jembatan yang menghambat arus air saat hujan deras atau pasang laut.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Asrin Saleh, menyatakan kondisi jembatan kayu tersebut sudah sangat memprihatinkan dan sering memakan korban.
”Kami melihat jembatan di perbatasan RT 07 dan RT 15 ini menjadi skala prioritas utama karena sudah beberapa warga yang jatuh menjadi korban. Ini menjadi atensi kami untuk mengawal agar segera dibangun secara permanen demi kenyamanan masyarakat,” ujar Asrin Saleh.
Politisi Golkar itu menambahkan, selama ini warga dan para pengusaha rumput laut terpaksa melakukan penimbunan secara swadaya agar jalan tetap bisa dilewati, mengingat pentingnya jalur tersebut bagi perekonomian dan akses anak sekolah.
Dalam kunjungan tersebut, terungkap rencana pembangunan permanen sempat terkendala masalah perizinan lahan dengan pihak Komando Daerah Angkatan Laut (Koderal). Namun, Asrin menegaskan pihaknya akan kembali membangun komunikasi untuk mencari solusi.
”Persoalan lahan ini memang dilematis, tapi ini untuk kepentingan umum. Kami akan komunikasikan kembali dengan Lantamal agar izin pembangunan jembatan permanen bisa didapatkan,” tegasnya.
Selain masalah lahan, pergeseran anggaran akibat masa transisi pemerintahan dan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) juga menjadi hambatan pengerjaan fisik di tahun ini. Meski demikian, pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk tetap melanjutkan perencanaan teknis.
Walaupun pembangunan jembatan besar kemungkinan baru bisa diakomodir pada anggaran perubahan 2026 atau murni 2027, Asrin memastikan program semenisasi jalan lingkungan tetap berjalan.
”Untuk semenisasi jalan di RT 10, alhamdulillah tetap berlanjut tahun ini dengan anggaran sekitar 100 juta rupiah. Proses pengukuran oleh konsultan sudah dilakukan dan saat ini dalam tahap pengerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung,” pungkas legislator asal Dapil Tarakan Timur tersebut.(*/mt)














Discussion about this post