BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — Sidang perdana perkara dugaan penipuan dan penggelapan dalam bisnis jual beli solar bernilai puluhan miliar rupiah digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Selasa (28/4/2026).
Agenda persidangan berfokus pada pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa berinisial HA.
JPU Eka Rahayu dalam dakwaannya menguraikan dugaan perbuatan terdakwa terkait transaksi bisnis solar, termasuk adanya kewajiban utang yang belum diselesaikan serta dugaan penggunaan rangkaian kata bohong atau iming-iming dalam transaksi.
Jaksa juga menyampaikan alat bukti yang diajukan berupa dokumen transaksi dan aliran dana perbankan.
“Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian kata bohong atau iming-iming dalam transaksi,” ujar JPU saat membacakan dakwaan.
“Alat bukti yang kami ajukan meliputi dokumen transaksi dan aliran dana perbankan,” lanjutnya.
Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan dakwaan alternatif Pasal 486 serta Pasal 289 ayat (1) huruf a.
Perkara ini berawal dari sengketa antara korban berinisial JM dan terdakwa yang sebelumnya telah diputus dalam perkara perdata dan telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat peninjauan kembali, dengan nilai kewajiban lebih dari Rp20 miliar.
Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa HA, Yusuf Hakim, menyampaikan nilai kewajiban kliennya tidak sebesar yang disampaikan pihak korban. Ia menyebut sebagian utang telah dibayarkan sehingga nilai yang tersisa sekitar Rp11 miliar.
“Sebagian sudah dibayarkan, sisa kewajiban sekitar Rp11 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, pihak keluarga korban menegaskan bahwa perkara pidana yang saat ini berjalan berbeda dengan sengketa perdata sebelumnya. Mereka menyebut fokus perkara adalah dugaan penggelapan dan pengalihan aset yang diduga terjadi saat proses hukum berlangsung.
“Perdata sudah selesai, nilainya sudah jelas dan inkrah. Sekarang yang diproses adalah dugaan penggelapan aset,” ujar perwakilan keluarga korban usai sidang.
Keluarga korban juga menyampaikan adanya dugaan pemindahan aset, termasuk kendaraan atas nama perusahaan, yang disebut telah dialihkan kepada pihak lain berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi. Mereka turut menanggapi pernyataan kuasa hukum terdakwa terkait nilai kewajiban.
“Soal kerugian Rp11 miliar tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Mengacu pada putusan yang inkrah, nilai kewajiban yang harus dipenuhi lebih besar,” ujar anak JM.
Selain itu, keluarga korban menyoroti status tahanan kota yang dijalani terdakwa dan berharap penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Harapan kami diperlakukan sama seperti kasus penipuan dan penggelapan lainnya di mata hukum,” ujarnya.
Sidang perkara ini dijadwalkan berlanjut pada 4 Mei, kemudian 7 Mei, 11 Mei, dan 17 Mei 2026 dengan agenda pemeriksaan dari masing-masing pihak. Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan pada 25 Juni 2026. (oc)
Discussion about this post