TARAKAN, Fokusborneo.com – Ratusan pengemudi transportasi daring (ojek dan taksi online) yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Kaltara bersama Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kota Tarakan, Rabu (20/5/26).
Aksi yang dimulai dengan long march dari depan Bandar Udara Juwata Tarakan sekira pukul 10.00 Wita ini, dikawal ketat aparat Kepolisian Resor (Polres) Tarakan guna memastikan jalannya penyampaian aspirasi berlangsung kondusif.
Di tengah kepungan massa yang membawa atribut berupa spanduk, bendera, dan pengeras suara, para pengemudi menyuarakan kegelisahan mereka terhadap kebijakan pihak aplikator yang dinilai kian mencekik kesejahteraan driver.
”Kami hadir di sini untuk menyuarakan perjuangan kita yang sudah direnggut atau diambil oleh aplikator terkait hak-hak kita,” ujar Penanggung Jawab Aksi, Misyadi.
Secara nasional, aksi unjuk rasa ini dilakukan serentak di 16 kota di Indonesia di bawah payung FDTOI dengan slogan”Bergerak, Serentak, Berdampak”.
Terdapat empat poin tuntutan nasional yang mereka bawa, antara lain desakan kenaikan tarif ojek online (R2), kehadiran regulasi resmi untuk pengantaran barang dan makanan, ketetapan tarif bersih bagi taksi online (R4), serta pembentukan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia sebagai payung hukum tertinggi.
Selain menyuarakan isu nasional, massa aksi juga membawa tiga tuntutan lokal yang krusial bagi keberlangsungan hidup para pengemudi di Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya Kota Tarakan.
Pertama, mereka meminta dukungan DPRD dan Pemerintah Kota Tarakan untuk membatasi atau menghentikan penerimaan pengemudi baru oleh aplikator. Pasalnya, jumlah pengemudi di Tarakan saat ini dinilai sudah terlalu padat dan tidak sebanding dengan jumlah orderan yang ada.
”Jumlah pengemudi online di Kota Tarakan saat ini sudah mencapai kurang lebih 1.200 orang. Untuk itu, kami meminta perhatian yang serius terkait pembatasan penerimaan pengemudi online. Harus ada kata stop pendaftaran!” tegas.
Kedua, para driver mendesak penghapusan program layanan “Tarif Hemat” yang diberlakukan aplikator sejak tahun 2025 lalu. Program ini dinilai sangat menyengsarakan karena memotong pendapatan pengemudi secara signifikan di tengah biaya operasional yang terus membengkak.
Ketiga, mereka menuntut keharusan adanya kantor cabang fisik dari masing-masing aplikator yang beroperasi di Kota Tarakan.
Selama ini, para pengemudi mengaku sangat kesulitan mencari keadilan dan mengadukan masalah operasional sehari-hari karena tidak adanya perwakilan resmi aplikator di daerah.
”Selama ini kita kesulitan untuk mengkoordinasikan perihal akun kita yang bermasalah, masalah orderan fiktif, hingga masalah suspend sepihak. Dengan adanya kantor cabang, kita bisa mengeluhkan hal tersebut dan menemui orangnya langsung,” tambah.
Massa aksi mengingatkan peran mereka bukan sekadar mencari nafkah, melainkan juga sebagai pelayan masyarakat Tarakan yang rela menembus hujan dan panas demi mengantarkan kebutuhan warga, mulai dari penumpang, barang, hingga makanan.
Oleh sebab itu, mereka berharap wakil rakyat di DPRD Kota Tarakan dapat segera memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait guna melahirkan solusi yang berpihak pada kesejahteraan pekerja lapangan.
”Aksi hari ini merupakan puncak dari kegelisahan dan rasa ketidakadilan yang kami rasakan sebagai pengemudi online di Tarakan selama ini. Kami bergerak bersama 16 kota lainnya di Indonesia di bawah FDTOI karena masalah kesejahteraan ini sudah sangat mendesak,” bebernya.
Ia menjelaskan di tingkat daerah, kondisinya semakin diperparah dengan jumlah driver di Tarakan yang terus membengkak hingga menyentuh angka 1.200 orang, sementara pesanan tidak bertambah.
Ditambah lagi dengan adanya program tarif hemat dari aplikator sejak 2025, pendapatan bersih yang kami bawa pulang ke rumah untuk anak istri menjadi sangat minim dan tidak manusiawi.
Melalui aksi damai berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 ini, para driver mengetuk hati para anggota DPRD Kota Tarakan dan Pemerintah Daerah untuk hadir melindungi warganya.
“Kami meminta regulasi tegas stop pendaftaran driver baru dan hapus tarif hemat! Kami juga menuntut aplikator membuka kantor cabang di Tarakan agar jika ada masalah akun, suspend, atau orderan fiktif, kami tidak dilempar-lempar tanpa kepastian. Kami ini pejuang keluarga dan mitra yang membantu roda ekonomi Tarakan, tolong jangan biarkan kami terus dieksploitasi tanpa perlindungan hukum yang jelas,” tutupnya.(*/mt)
Discussion about this post