TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Prov. Kaltara menyelenggarakan kegiatan Webinar yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Derah (OPD) pemerintah daerah di wilayah Prov. Kaltara, Rabu (24/6/2020).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kaltara, Yufrizal menjelaskan, mengenai perkembangan dan evolusi sistem pembayaran dari zaman barter hingga hadirnya layanan sistem pembayaran menggunakan platform, Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (BPSPI) 2025.
Kebijakan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia di masa pandemi covid-19, QRIS dan manfaatnya bagi Pemda, serta potensi penerimaan Pemda yang dapat disediakan kanal pembayaran menggunakan QRIS.
“Berdasarkan rekapitulasi data PAD oleh Kemenkeu, dari 6 Pemda di wilayah Prov. Kaltara pada tahun 2019 terdapat potensi Rp 947,1 miliar Rupiah dana yang dapat diterima secara non tunai menggunakan kanal pembayaran contactless,” jelasnya.
Saat ini di wilayah Prov. Kaltara telah terdapat 10 PJSP Bank berizin QRIS, 2 PJSP Non Bank berizin QRIS, dan 1 PJSP berizin QRIS melalui co-branding.
“Sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 telah tersedia 6.782 National Merchant Repository (NMR)2 di wilayah Prov. Kaltara yang didominasi berada di wilayah Kota Tarakan sebesar 3.870 NMR (57%),” ungkapnya.
Pasca dilaksanakannya Webinar Series 4.0 Jilid II ini, KPwBI Prov. Kaltara berharap agar Pemda bersama dengan PJSP dapat menindaklanjutinya dengan menyediakan kanal pembayaran non tunai khususnya untuk pajak dan retribusi sehingga Pemda di wilayah Prov. Kaltara telah siap menyambut era new norm, melalui ketersediaan kanal pembayaran bersifat contactless melalui QRIS dan penerimaan PAD Pemda diharapkan juga dapat meningkat.
“KPwBI Prov. Kaltara bersama dengan PJSP di wilayah Prov. Kaltara akan senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi sistem pembayaran bersifat contactless di masa pandemi covid-19 dan era new norm. (wic/Iik)
Discussion about this post