TANJUNG SELOR – Belum lama ini Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menargetkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam waktu setahun.
Dengan keseriusannya, dua pimpinan BUMD yang baru dilantik pada Maret lalu akan berupaya mencapai target tersebut. Diundang pada talkshow Respons Kaltara, Direktur Utama (Dirut) PT Migas Kaltara Jaya (MKJ) dan PT Benuanta Kaltara Jaya (BKJ) akan berusaha keras atas target yang diberikan Gubernur Kaltara.
Dirut PT MKJ, Poniti mengungkapkan, saat ini perusahaan plat merah yang dipimpinnya sedang memenuhi syarat administratif untuk beroperasi. Pengoperasiannya sendiri berdasarkan aturan adalah mengelola Participating Interest (PI) 10 persen dari pengolahan 4 blok migas yang akan beroperasi di Kaltara. “Ada 4 blok migas yang beroperasi di Kaltara, Blok Nunukan, Seimanggaris, Bengara 1 dan Tarakan Offshore, “ kata Poniti, Rabu (24/6).
Poniti mengungkapkan, BUMD yang dipimpinnya itu berkomitmen penuh untuk mendapatkan saham 10 persen dari pengelolaan blok Nunukan oleh kontraktor PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC).
Untuk mengambil hak PI tersebut, Pemprov Kaltara melalui PT Migas Kaltara Jaya tak harus menyertakan dana segar ke PHENC. Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas, pemerintah daerah atau BUMD dapat mengangsur modal tersebut dari dana bagi hasil setelah dipotong kewajiban angsuran.
“Berapa persen kewajiban permodalan yang harus disetorkan pemerintah daerah, akan dipotong dari dana bagi hasil yang didapatkan. Pusat tidak akan mentransfer kosong atau memotong semua dana. Tetap harus ada dana bagi hasil yang akan diterima oleh daerah,†tuturnya.
Sementara itu, Dirut PT BKJ Hairuddin Rauf mengungkapkan bisnis di bidang jasa konstruksi, perdagangan umum, dan properti memiliki prospek sebagai provinsi baru. Bisnis jasa dan konstruksi kata dia, ke depan akan disesuaikan dengan kemampuan penganggaran pemerintah daerah. Sehingga bisnis dan jasa ini bisa dilaksanakan, dan menguntungkan perusahaan yang dipimpinnya. “Untuk jangka pendek, kita main untuk jasa konstruksi dan perdagangan. Kalau properti dasarnya mulai sekarang, harapannya dua tiga tahun bisa menghasilkan keuntungan,â€Â ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebagai langkah awal akan melakukan tenderisasi perdagangan. Baik tenderisasi APBD, APBN, maupun proyek kementerian akan dicoba diikuti. Seperti dalam proyek pengembangan Kota Baru Mandiri, pembangunan PLTA Kayan, dan sejumlah proyek lainnya. “Memang ada peluang masuk melalui material jasa konstruksi, makanya kalau ada tenderisasi kita ikut,†tutupnya.(humas)
Discussion about this post