• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Parlemen

DPRD Sentil Pertamina, Urus Lahan WKP Tarakan Jangan dari Balik Meja

by Redaksi
29/05/2026
in Parlemen, Politik
A A
Alat Kelengkapan DPRD Tarakan Terbentuk, Ini Susunannya

Ketua DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus. Foto : Fokusborneo.com

TARAKAN, Fokusborneo.com – Maraknya pembangunan permanen di kawasan lahan Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Kota Tarakan dinilai sebagai dampak nyata dari tidak adanya garis tegas antara zona bahaya dan area yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Saling lempar tanggung jawab dan pembiaran bertahun-tahun kini berujung pada dilema pembangunan daerah.

Persoalan krusial ini memuncak dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi I DPRD Tarakan bersama Dinas PUPR, Perkim, dan Badan Pertanahan, pekan lalu.

Baca Juga

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal

Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun

Ibnu Saud Sebut Kader Gerindra Kaltara Satu Suara Dukung Dasco Masuk Bursa Cawapres

Belum Punya Payung Hukum, DPRD Tarakan Kebut Pembahasan Raperda P4GN

Dalam pertemuan tersebut, legislatif menyoroti bagaimana lanskap kota kini berubah seiring menjamurnya rumah tinggal dan tempat usaha di atas lahan milik negara.

Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, mengungkapkan kejengkelannya melihat pertumbuhan bangunan yang kini tidak lagi terpusat, melainkan sudah merata di berbagai titik strategis.

Ia mencontohkan kawasan pinggir jalan utama di Kelurahan Kampung 1 yang kini telah padat oleh beton.

“Padahal kita tahu itu masih zona atau lahan WKP,” sentil Yunus.

Kondisi serupa, lanjutnya, juga terpantau jelas di sepanjang wilayah Kampung 4 hingga Kampung 6.

Melihat realita di lapangan yang kian tak terkendali, Yunus mendesak agar manajemen Pertamina wilayah Kalimantan segera keluar dari kantor mereka dan berhenti sekadar menerima laporan di atas kertas.

Menurutnya, kepastian hukum dan keselamatan warga berada di tangan korporasi pelat merah tersebut.

“Kalau memang berbahaya, sampaikan ke masyarakat bahwa ini tidak boleh dibangun. Tapi kalau memang bisa dimanfaatkan, ya berikan ruang untuk dimanfaatkan,” tegas Yunus.

Di sisi lain, lingkaran pembiaran ini menempatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dalam posisi buah simalakama. Atas nama kemanusiaan dan pelayanan publik, Pemerintah Daerah (Pemda) terpaksa mengucurkan anggaran untuk membangun fasilitas dasar seperti semenisasi jalan hingga drainase di pemukiman ilegal tersebut.

Ironisnya, daerah sama sekali tidak mendapatkan timbal balik secara administratif maupun finansial. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dipastikan mandek dan tidak bisa diterbitkan.

Mengenai dalih dari pihak Pertamina yang selalu berlindung di balik argumen kawasan berbahaya, Yunus mengaku enggan berspekulasi lebih jauh.

Ia mengakui secara teknis, Pertamilah yang paling memahami risiko wilayah operasional mereka. Namun, ia menyayangkan langkah mitigasi Pertamina yang selama ini dinilai defensif dan tidak efektif.

Aktivitas ekonomi warga yang terus berjalan membuktikan formalitas hukum berupa papan pengumuman tidak lagi digubris. Menutup keterangannya, Yunus mengkritik keras efektivitas pemasangan plang larangan yang dianggapnya telah gagal total di lapangan.

“Masyarakat melihat mungkin ini tidak bahaya, akhirnya tetap bangun. Bahkan di pinggir jalan sudah banyak yang jual ikan dan sayur,” pungkasnya.(*/mt)

Tags: DPRDDPRD Kota TarakanHeadlineMuhammad YunusPertaminaWilayah Kerja Pertambanganwkp

Berita Lainnya

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal
Parlemen

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal

16 November 2026 21:03
Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun
Parlemen

Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun

16 November 2026 20:48
Ibnu Saud Sebut Kader Gerindra Kaltara Satu Suara Dukung Dasco Masuk Bursa Cawapres
Politik

Ibnu Saud Sebut Kader Gerindra Kaltara Satu Suara Dukung Dasco Masuk Bursa Cawapres

16 November 2026 20:48
Belum Punya Payung Hukum, DPRD Tarakan Kebut Pembahasan Raperda P4GN
Parlemen

Belum Punya Payung Hukum, DPRD Tarakan Kebut Pembahasan Raperda P4GN

16 November 2026 20:06
Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir
Parlemen

Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir

16 November 2026 18:01
Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola
Parlemen

Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola

16 November 2026 17:44
Next Post

PT PRI Serahkan 4 Hewan Kurban untuk Merayakan Idul Adha 1447 Hijriah 

Polresta Bulungan Kawal Pendistribusian Makan Bergizi Gratis untuk 1.246 Siswa di Tanjung Palas Utara

Jaga Kelancaran Arus Pagi, Sat Lantas Polresta Bulungan Lakukan Pengaturan Lalu Lintas di SPBU Sengkawit

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Sabet Dua Emas Perdana di Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal

Raperda Tenaga Kerja Lokal, Fraksi Demokrat Tarakan Tuntut Sanksi Tegas Perusahaan Nakal

16 November 2026 21:03
Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun

Reses di Tarakan Utara, Supa’ad Ungkap APBD Kaltara 2027 Stagnan Rp 2,2 Triliun

16 November 2026 20:48
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP