TARAKAN, Fokusborneo.com – Penyerapan anggaran fisik Pemerintah Kota Tarakan memasuki paruh kedua tahun 2026 menjadi sorotan hangat.
Hingga bulan ketujuh, realisasi proyek di lapangan masih belum terlihat. Mandeknya pembangunan ini memicu kritik tajam dari pihak legislatif yang menyuarakan keresahan masyarakat.
Namun, di balik keterlambatan tersebut, terdapat persoalan pelik yang harus dihadapi oleh pihak eksekutif di lapangan. Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar rupanya memicu efek domino yang melambungkan biaya distribusi laut, hingga merembet pada tidak stabilnya harga material bangunan di Kota Tarakan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menyayangkan lambatnya eksekusi proyek tahun ini.
Menurutnya, kendala birokrasi dan administrasi internal pemerintah tidak boleh terus-menerus dijadikan pembelaan yang mengorbankan hak masyarakat atas fasilitas publik yang layak.
“Sudah masuk pertengahan Juli tapi belum ada satu pun bangunan yang tegak berdiri di lapangan. Kami langsung cecar OPD terkait. Alasan mereka klasik, katanya masih sibuk menghitung ulang harga satuan karena harga material di pasar fluktuatif,” cecar Randy, Selasa (14/7/26).
Lebih lanjut, Randy menekankan beban moral terbesar berada pada janji-janji pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat melalui forum resmi.
“Warga di bawah itu menagih janji, terutama usulan-usulan penting dari hasil reses kami yang sampai sekarang zonk, belum ada wujudnya sama sekali. Kami paham pemerintah mau hati-hati agar tidak tombok karena harga pasar berubah, tapi kalau dipaksakan jalan dengan dana minim, ujung-ujungnya kontraktor bakal asal-asalan atau malah kabur,” tambahnya.
Randy juga memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah mengenai kebiasaan buruk penumpukan anggaran di akhir tahun (kejar tayang) yang kerap mengorbankan mutu.
“Tujuan kita itu membangun infrastruktur yang berumur panjang dan terasa manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar gaya-gayaan serap anggaran di akhir tahun. Percuma bikin jalan atau drainase kalau baru dipakai setahun sudah hancur itu namanya buang-buang duit rakyat karena harus keluar anggaran perbaikan lagi tahun depan,” tegas Randy.
Merespons rapor merah dan desakan dari dewan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan, Fandariansyah, memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan pihaknya terpaksa melakukan kalkulasi ulang terhadap Standar Harga Satuan (SHS) seluruh paket pekerjaan agar perencanaan tetap rasional dan tidak merugikan mitra kerja di lapangan.
“Faktanya harga solar meroket, dan semua tahu pasokan material ke Tarakan itu lewat jalur laut yang biayanya bergantung penuh pada BBM. Imbasnya luar biasa, bukan cuma semen atau besi, sembako pun ikut naik. Jadi, kami tidak punya pilihan selain menghitung ulang semua harga satuan proyek agar logis dengan kondisi riil hari ini,” ungkap Fandariansyah.
Meski sempat tersendat karena proses birokrasi penyesuaian harga ini, DPUTR membawa kabar baik tahapan evaluasi kini telah rampung dan siap tancap gas.
“Kabar baiknya, proses kalkulasi ulang ini sudah rampung total. Sebagian besar paket proyek sudah kami ‘clear’-kan untuk segera dieksekusi di lapangan. Jadi tolong dipahami, kami bukan menghambat pembangunan, melainkan melakukan penyelamatan di awal agar proyek ini tidak bermasalah secara hukum nantinya,” imbuhnya.
Akibat dari penyesuaian harga di tengah pagu anggaran yang tetap, DPUTR terpaksa mengambil kebijakan realistis, yaitu memotong volume fisik proyek demi menjaga kualitas konstruksi agar tidak rapuh dan sesuai dengan tuntutan DPRD.
“Kalau pagu anggarannya tidak bertambah, konsekuensinya panjang fisik proyek yang terpaksa kami pangkas sedikit. Misalkan target awal drainase itu 100 meter, mungkin kami kurangi jadi 90 atau 95 meter saja. Yang penting bagi kami, standar kekuatan dan mutu bangunan tidak boleh ditawar-tawar. Harus tetap kokoh,” jelas Fandariansyah.
Ia menambahkan, kekurangan volume pengerjaan tersebut nantinya akan diajukan kembali secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya.
Menanggapi “lampu kuning” dari DPRD terkait sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang hanya tinggal lima bulan lagi, DPUTR menjadikannya sebagai pelecut untuk melakukan percepatan penuh di lapangan.
Saat ini, DPUTR mencatat ada sekitar 350 paket pekerjaan yang harus dikebut tahun ini mulai dari proyek penunjukan langsung (PL), lelang reguler single years, hingga proyek strategis multiyears seperti pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem), cold storage, kompleks pergudangan, dan pengembangan pasar.
“Kritik dari rekan-rekan dewan adalah alarm penting bagi kami. Kami sangat optimis seluruh proyek tahun tunggal bisa selesai sebelum ketuk palu di bulan Desember. Konsentrasi kami sekarang fokus pada percepatan kerja karena sisa waktu yang makin memburu,” pungkas Fandariansyah.(**)
Discussion about this post