TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Persoalan pupuk menjadi salah satu kendala yang disampaikan petani dalam peninjauan Kampung Pancasila di Kabupaten Bulungan. Harga pupuk dinilai masih mahal, sementara ketersediaannya juga disebut terkadang kosong sehingga berpotensi menghambat kegiatan pertanian.
Keluhan tersebut mendapat respons dari tim Mabes TNI Angkatan Darat. Wakil Asisten Teritorial (Waaster) KSAD Bidang Pembinaan Teritorial Brigjen TNI Boemi Aryo Bimo mengatakan, jajaran TNI AD telah mendapat perintah untuk mendampingi petani melalui Babinsa.
Pendampingan itu dilakukan dengan membangun koordinasi bersama Kementerian Pertanian. Kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan pupuk, tetapi juga mencakup penyerapan gabah dan pencetakan sawah sebagai bagian dari dukungan terhadap kegiatan pertanian.
“Babinsa sudah ada perintah untuk pendampingan. Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Ada MoU antara Mabes dengan Kementerian Pertanian untuk masalah pendampingan tentang penyerapan gabah, pencetakan sawah, termasuk penyaluran pupuk,” kata Boemi, Jumat (28/8/2026).
Dalam pelaksanaannya, penyaluran pupuk dan persoalan penjualan hasil pertanian juga masuk dalam koordinasi bersama. Boemi menyebut Kementerian Pertanian, Mabes TNI AD dan Bulog memiliki peran dalam kerja sama tersebut.
Bulog disebut berkaitan dengan aspek harga hasil pertanian, khususnya beras. Sementara dukungan terhadap sektor pertanian mencakup kebutuhan produksi yang dihadapi petani di lapangan.
“Penyaluran pupuk dan penjualan, semuanya itu kerja sama Kementerian Pertanian, Mabes, Bulog juga dengan TNI AD. Kalau Bulog itu tentang masalah harga. Yang jelas lebih tinggi untuk harga beras tersebut,” ujarnya.
Persoalan biaya produksi, lanjut Boemi, tidak berhenti pada pupuk. Harga bibit dan kebutuhan peralatan pertanian juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Kementerian Pertanian disebut telah menyiapkan dukungan untuk kebutuhan tersebut, termasuk alat yang digunakan dalam pengolahan sawah.
“Kementerian Pertanian juga sudah memahami, pupuk pasti mahal, bibit juga pasti mahal. Terus alat untuk bajak sawah dan semuanya sudah diwadahi oleh Kementerian Pertanian,” katanya.
Khusus persoalan pupuk, koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai penting untuk memantau kondisi di lapangan. Boemi menyebut terdapat pihak-pihak tertentu yang dinilainya dapat menyulitkan petani dalam mendapatkan pupuk.
Persoalan distribusi dan ketersediaan pupuk tidak hanya menjadi urusan jajaran TNI AD. Kendala yang ditemukan di lapangan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar dapat diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan di sektor pertanian.
“Untuk masalah pupuk ini memang kita harus selalu berkoordinasi, karena ada pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini agak sedikit menyulitkan dari petani. Tetapi kita juga sudah menyampaikan dari Kodim. Kodim selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya tetap memonitor,” jelasnya.
Apabila petani mengalami kesulitan terkait pupuk maupun kebutuhan pertanian lainnya, jajaran Kodim akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian.
Mekanisme itu menjadi bagian dari pendampingan agar persoalan yang muncul di tingkat petani dapat segera ditindaklanjuti.
“Apabila ada kesulitan dari petani tentang masalah pupuk apa semuanya, kita nanti akan melaporkan juga kepada pemerintah, khususnya ke Dinas Pertanian yang ada di sana,” tegas Boemi.
Koordinasi tersebut juga menjadi jalur untuk menangani kendala lain yang berkaitan dengan produksi pertanian. TNI AD melalui jajaran kewilayahan akan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait ketika menemukan persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah daerah.
“Kesulitan dari petani tersebut bisa kita atasi. Nanti juga akan selalu berkoordinasi dengan dinas terkait,” pungkasnya.(hr)
Discussion about this post