TARAKAN, Fokusborneo.com – Harapan ratusan calon siswa untuk segera menginjakkan kaki di gedung anyar Sekolah Rakyat 59 Tarakan kembali harus bersabar.
Agenda Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang semula digadang-gadang bakal menjadi momentum pembuka di lokasi baru kawasan Juata terpaksa digeser kembali.
Proyek pembangunan infrastruktur yang tak kunjung usai di lapangan menjadi faktor utama penghentian sementara agenda tahunan tersebut.
Penundaan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sempat ditargetkan bergulir pada medio Juli 2026 lalu diundur ke akhir Agustus, jadwal tersebut kini resmi meleset.
Evaluasi mendalam yang dilakukan secara langsung tim verifikasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) setempat pada akhir Agustus mengonfirmasi kompleks sekolah tersebut belum layak untuk langsung disesaki aktivitas kegiatan belajar mengajar.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Tarakan, Arbain, membeberkan fakta persentase pengerjaan fisik kompleks sekolah tersebut sejauh ini baru menyentuh angka dua pertiga dari keseluruhan perencanaan.
Demi keselamatan anak-anak di tengah debu dan lalu lalang alat berat konstruksi menjadi prioritas yang tak bisa ditawar pihak regulator.
“Progres fisik gedung baru menyentuh 66 persen, sehingga penundaan ini mutlak demi keselamatan anak-anak dari risiko area proyek. Target MPLS kini kita geser ke pertengahan September atau paling lambat awal Oktober, bergantung kesiapan di lapangan,” ungkap Arbain ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kota Tarakan, Selasa (2/9/26).
Di sisi lain, kerumitan persiapan tidak hanya bersumber pada bangunan kelas utama semata.
Kepala Sekolah Rakyat 59 Tarakan, Marisa Aulia, menguraikan bahwasanya model pendidikan yang diusung institusi ini menuntut kesiapan fasilitas pendukung yang jauh lebih kompleks ketimbang sekolah konvensional pada umumnya.
Karena memadukan sistem hunian dan pembelajaran terpadu, keberadaan area tempat tinggal murid menjadi syarat mati yang tak bisa diabaikan.
Syarat kelayakan operasional yang dipatok pihak pengelola pun terbilang cukup ketat. Selain fisik tempat tinggal murid yang harus siap huni total, aspek sterilisasi lokasi dari sisa-sisa pekerjaan konstruksi menjadi perhatian mendalam.
Langkah ini diambil guna menjamin lingkungan tempat para murid menimba ilmu nantinya benar-benar tertutup rapat dari akses potensi bahaya fisik di sekitar area pembangunan.
“Sebagai sekolah berasrama, kami belum bisa beroperasi di lokasi baru sebelum asrama dan minimal tujuh gedung utama siap digunakan secara aman. Meski jadwal pindah bergeser, KBM tetap berjalan lewat kurikulum Multi-Entry Multi-Exit agar siswa yang masuk belakangan tetap bisa mengejar materi,” tegas Marisa.
Dengan skema kurikulum fleksibel tersebut, para orang tua murid diimbau untuk tidak cemas dengan ritme akademis anak-anak mereka.
Penyesuaian materi telah dirancang sedemikian rupa sehingga kapan pun perpindahan lokasi fisik dilaksanakan, hak belajar siswa serta agenda evaluasi Kenaikan Kelas pada Juli mendatang tetap terjamin sesuai standar yang ditetapkan.(**)
Discussion about this post