TARAKAN, Fokusborneo.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan penanggulangan dan mitigasi bencana di tengah langkah penataan serta efisiensi anggaran daerah.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tarakan, Abdul Azis Hasan, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Tarakan 2026 yang berlangsung di Gedung Pertemuan Wisma Melati PT Pertamina EP Tarakan Field, Kamis (10/9/26).
Dalam arahannya, Sekda Abdul Azis Hasan menekankan langkah efisiensi anggaran daerah yang sedang dilakukan tidak boleh mengurangi kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi musibah.
Penanggulangan bencana harus dipikirkan serta direncanakan secara matang sejak awal, bukan baru bergerak saat musibah sudah terjadi.
Pemkot Tarakan tetap menempatkan pemenuhan kebutuhan pokok dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas utama alokasi anggaran.
”Betul-betul kita sudah lakukan efisiensi ini. Tapi di tengah itu, kita tetap memprioritaskan pertama, kebutuhan pokok. OPD ini penuhi dulu gajinya, air, listrik, telepon. Yang kedua, kalau itu sudah, baru anggaran kita untuk memenuhi SPM 100%,” tegas Abdul Azis.
Ia secara khusus meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pemenuhan SPM secara penuh hingga 100 persen.
“Cuma ini juga tantangan bagi OPD yang mengampu SPM. Kalau nanti tidak sampai nilainya 100%, awas. Sudah dikasih duit masih belum bisa kerja yang baik-baik,” ujarnya sembari berseloroh.
Selain itu, Sekda mendorong dunia usaha agar mengalihkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari bantuan karitatif menjadi program mitigasi bencana yang berkelanjutan.
“Transformasi CSR dunia usaha ke arah mitigasi-mitigasi berkelanjutan. Jadi bukan yang sekali pakai habis, tapi yang strategis,” tuturnya.
Kesiapsiagaan di tingkat tapak juga menjadi perhatian serius. Para camat dan lurah diinstruksikan untuk memastikan Forum PRB serta unsur relawan di wilayahnya aktif melakukan simulasi, evaluasi berkala, serta pemetaan penanganan krisis.
“Pastikan Forum PRB di tingkat kelurahannya keberadaannya standar. Tidak sekedar papan nama, melainkan aktif berinteraksi, melakukan gladi simulasi evaluasi secara berkala, serta menjaga pemeliharaan drainase dan jalur evakuasi,” pintanya.
Penanganan bencana juga ditegaskan wajib berbasis pada data terintegrasi memadukan Indeks Risiko Bencana BPBD, kajian akademisi, serta informasi cuaca BMKG dengan dukungan media massa dalam mengemas data teknis menjadi edukasi publik yang mudah dipahami.
“Secara teori, 5 pentahelix ini yang harusnya itu bisa memberikan pendapatnya, berkontribusi di dalam bagaimana kita mengurangi terjadinya risiko bencana di Kota Tarakan,” jelas Abdul Azis.
Ia juga mengingatkan agar dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dijadikan acuan wajib dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menindaklanjuti arahan Sekda, forum FGD tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi strategis dari berbagai narasumber.
Komisi III DPRD Kota Tarakan menyampaikan materi mengenai perspektif penyusunan anggaran kegiatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
Dari unsur dunia usaha, PT Pertamina EP Tarakan Field membagikan pandangan serta pengalamannya dalam penerapan kegiatan mitigasi bencana.
Sementara itu, Pengamat Lingkungan Kaltara mengulas peran masyarakat dan kelompok lokal dalam kegiatan PRB, yang kemudian disempurnakan dengan pemaparan Indeks Risiko Bencana Kota Tarakan oleh BPBD Kota Tarakan.
Kegiatan yang mengusung tema “Bersinergi Mewujudkan Tarakan Tangguh, Aman dan Berkelanjutan” ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan unsur pentahelix di Kota Tarakan.
Peserta terdiri dari perwakilan unsur Forkopimda seperti Kodim 0907 dan Polres Tarakan, Bank Indonesia Kaltara, Komisi III DPRD Kota Tarakan, hingga jajaran akademisi dari Universitas Borneo Tarakan, PPKIA Rahmawati Tarakanita, dan STIE Bulungan-Tarakan.
Hadir pula perwakilan instansi vertikal seperti BMKG dan Basarnas, lembaga kemanusiaan Baznas dan PMI, OPD teknis Pemkot Tarakan, camat dan lurah se-Kota Tarakan, unsur dunia usaha meliputi PT Pertamina EP, PT PLN, PT IDEC AWI, dan Perumda Tirta Alam, media massa, serta kelompok masyarakat dari Relawan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dan Korlakar.(*/mt)
Discussion about this post