TARAKAN, Fokusborneo.com – Menanggapi bayang-bayang penonaktifan puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) warga Kalimantan Utara (Kaltara), Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan pihak legislatif tidak pernah absen dalam memperjuangkan hak-hak dasar kesehatan masyarakat.
Hal itu, disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara bersama jajaran manajemen BPJS di Ruang pertemuan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Tarakan, Rabu (23/9/26).
Dalam pertemuan tersebut, Syamsuddin Arfah mengungkapkan isu anggaran ini telah dibahas secara berulang kali di berbagai forum resmi, termasuk di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara.
”Kami sudah menyuarakan ini berulang kali di semua forum yang ada, termasuk forum Banggar. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian dan tanggung jawab kami terhadap alokasi anggaran daerah,” ujar Syamsuddin.
Ia menjelaskan, komitmen Komisi IV tidak hanya terbatas pada BPJS Kesehatan, tetapi juga mencakup program perlindungan sosial dan fasilitas kesehatan lainnya.
Komisi IV telah mengawal alokasi anggaran murni BPJS Kesehatan sekitar Rp19,8 miliar. Begitu juga alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kaltara.
Termasuk pengawalan dana pendamping/penyertaan daerah terkait DAK untuk pembangunan dan pengembangan rumah sakit.
Menanggapi adanya kekurangan anggaran yang dialami pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, Syamsuddin menilai persoalan ini tidak terlepas dari ketidakkonsistensian kebijakan serta penyaluran dana dari pemerintah pusat.
”Ibarat mobil, tabrakannya itu sebenarnya berasal dari pusat. Pusat tidak konsisten, sehingga daerah di bawah yang mengalami kesulitan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi komitmen pusat untuk mengucurkan dana ke daerah sekitar Rp160 miliar hingga Rp179 miliar nyatanya tidak diturunkan. Akibatnya, daerah harus menanggung beban penganggaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bagaimana keterbatasan anggaran transfer pusat mempengaruhi sektor vital lain, seperti operasional pendidikan dan guru yang turut mengalami kendala alokasi.
Menurutnya, kewajiban penganggaran BPJS dari daerah sebenarnya sudah dipenuhi pada anggaran murni, sementara kekurangan yang ada di anggaran perubahan relatif kecil jika dibandingkan dengan total komitmen yang telah direalisasikan.
Melalui RDP ini, Komisi IV DPRD Kaltara berharap adanya kesamaan pandangan antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak BPJS Kesehatan dalam menyikapi dinamika penganggaran akibat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.(*/mt)
Discussion about this post