• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Daerah

Kawal Hak Masyarakat Adat, Dishut Tegaskan Tahapan Verifikasi Hutan Adat Sungai Tubu

by Redaksi
07/10/2026
in Daerah, Pemprov Kaltara
A A
Kawal Hak Masyarakat Adat, Dishut Tegaskan Tahapan Verifikasi Hutan Adat Sungai Tubu

Dinas Kehutanan Kaltara terus mendampingi proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan usulan penetapan Hutan Adat Dayak Punan Sungai Tubu sesuai tahapan yang berlaku

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com  – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan pendampingan terhadap usulan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan penetapan Hutan Adat Dayak Punan Sungai Tubu terus dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dishut Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., mengatakan Pemprov Kaltara menghormati dan mendukung upaya masyarakat adat dalam memperjuangkan pengakuan atas hak-haknya. Namun, proses penetapan hutan adat perlu melalui tahapan administratif dan teknis, terlebih wilayah yang diusulkan beririsan dengan kawasan konservasi Taman Nasional dan kawasan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga

Balikpapan Jadi Kota Pembuka, Permata Bank dan AJI Lanjutkan Program Peningkatan Kapasitas Jurnalis

Target Swasembada Pangan 2029, Kaltara Pilih Optimalkan Lahan Pertanian

Lepas GAPKI Kaltara Fun Run 2026, Zainal Paliwang Ajak Masyarakat Perkuat Kebersamaan

Ribuan Peserta Padati GAPKI Kaltara Fun Run 2026, Diikuti Pelari dari Malaysia

“Pada prinsipnya, kami menghormati dan mendukung aspirasi masyarakat adat. Namun, prosesnya harus dilakukan sesuai ketentuan dan melalui tahapan yang jelas agar seluruh aspek dapat diverifikasi dengan baik,” ujar Nur Laila, Selasa (6/10).

Salah satu tahapan penting yang perlu diselesaikan adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan MHA oleh pemerintah kabupaten. SK tersebut menjadi dasar bagi proses pengajuan penetapan hutan adat pada tahapan selanjutnya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat (PPMHA) Dishut Kaltara, Ridawanto Suma, menjelaskan bahwa verifikasi awal dan penerbitan SK MHA merupakan kewenangan pemerintah kabupaten setelah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan.

“Dokumen legalitas ini merupakan syarat mutlak dan dasar utama sebelum usulan penetapan hutan adat dapat dilanjutkan ke tingkat kementerian,” ujar Ridawanto.

Usulan Hutan Adat Dayak Punan Sungai Tubu mencakup 14 komunitas adat. Proses verifikasi membutuhkan ketelitian karena wilayah adat yang diajukan beririsan dengan kawasan konservasi Taman Nasional serta kawasan yang berkaitan dengan PSN.

Karena itu, pemetaan batas dan identifikasi wilayah adat menjadi bagian penting untuk memastikan data yang diajukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Setelah SK MHA diterbitkan oleh Bupati, Dishut Kaltara akan berkoordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) serta Kementerian Kehutanan untuk pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan.

Verifikasi tersebut akan melibatkan tim dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tim akan memvalidasi sejumlah aspek, antara lain data spasial, sejarah penguasaan wilayah, serta batas-batas wilayah adat.

“Verifikasi faktual di lapangan nantinya dilakukan bersama-sama oleh tim kementerian, pemprov, dan pemkab untuk memvalidasi data spasial, sejarah penguasaan wilayah, serta batas adat di lapangan,” jelas Ridawanto.

Nur Laila menegaskan, seluruh proses tersebut membutuhkan koordinasi dan ketelitian agar upaya pengakuan hak masyarakat adat dapat berjalan beriringan dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan kelestarian kawasan hutan.

Sementara itu, Dishut Kaltara melalui Bidang PPMHA berkomitmen terus memfasilitasi dan mengawal proses tersebut hingga setiap tahapan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Kami di Bidang PPMHA berkomitmen memfasilitasi dan mengawal proses ini agar hak-hak masyarakat adat terakomodasi dengan baik tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian kawasan hutan,” pungkas Ridwanto. (dkisp)

Tags: Dayak PunanDishut KaltaraHutan AdatKaltaraKehutananMasyarakat Hukum AdatMHASungai TubuTanjung Selor

Berita Lainnya

Daerah

Balikpapan Jadi Kota Pembuka, Permata Bank dan AJI Lanjutkan Program Peningkatan Kapasitas Jurnalis

22 November 2026 21:01
Daerah

Target Swasembada Pangan 2029, Kaltara Pilih Optimalkan Lahan Pertanian

22 November 2026 16:33
Lepas GAPKI Kaltara Fun Run 2026, Zainal Paliwang Ajak Masyarakat Perkuat Kebersamaan
Daerah

Lepas GAPKI Kaltara Fun Run 2026, Zainal Paliwang Ajak Masyarakat Perkuat Kebersamaan

22 November 2026 14:51
Daerah

Ribuan Peserta Padati GAPKI Kaltara Fun Run 2026, Diikuti Pelari dari Malaysia

22 November 2026 12:11
Daerah

Sebut Kaltara Miniatur Indonesia, Gubernur Zainal Ajak KKSS Jaga Persatuan

22 November 2026 09:07
Perusahaan Wajib Patuhi Standar Upah Minimum, Disnakertrans Kaltara Tegaskan Pengawasan
Daerah

Kenaikan UMP Kaltara 2027 Capai 6,6 Persen, Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya

22 November 2026 07:55
Next Post
Warga Kaltara Makin Melek Digital, 152 Ribu Pengguna QRIS Transaksi Jutaan Kali

Warga Kaltara Makin Melek Digital, 152 Ribu Pengguna QRIS Transaksi Jutaan Kali

Kawal Hak Masyarakat Adat, Dishut Tegaskan Tahapan Verifikasi Hutan Adat Sungai Tubu

Sekprov Berikan Pembinaan Disiplin untuk ASN

Hanya Menunggu 4 Hari, Layanan Pengukuran Pertanahan Lebih Terukur, Teratur, dan Pasti

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Perkuat Zona Integritas, ATR/BPN Dorong Pengaduan Masyarakat Dituntaskan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Warga Tarakan Patungan Cor Jalan Gajah Mada Berlubang, Tiap Hari Ada Saja Terjatuh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kenaikan UMP Kaltara 2027 Capai 6,6 Persen, Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkab Tana Tidung Perkuat Zona Integritas, Lima OPD Disiapkan Raih Predikat WBK dan WBBM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sekdaprov Kaltara Minta Penetapan UMP 2027 Berkeadilan dan Jaga Iklim Investasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

PBFI Kaltara Fokus Pembinaan Atlet Potensial Menuju Pra-PON 2027 Usai Porprov II

PBFI Kaltara Fokus Pembinaan Atlet Potensial Menuju Pra-PON 2027 Usai Porprov II

22 November 2026 21:03

Balikpapan Jadi Kota Pembuka, Permata Bank dan AJI Lanjutkan Program Peningkatan Kapasitas Jurnalis

22 November 2026 21:01
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP