JAKARTA, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat regulasi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Langkah nyata ini diwujudkan melalui agenda kunjungan kerja dan studi komparasi Gabungan Komisi DPRD Kaltara ke DPRD Provinsi DKI Jakarta serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta.
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM, CSL, tersebut berlangsung selama empat hari, terhitung sejak 7 hingga 10 Oktober 2026.
Selama agenda berlangsung, jajaran legislator dari Bumi Benuanta mendalami berbagai inovasi kebijakan yang telah teruji di DKI Jakarta.
Kunjungan ini berfokus pada beberapa sektor kunci yang menjadi perhatian utama daerah, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat, percepatan program pemberdayaan perempuan, hingga strategi pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, mengungkapkan sebagai provinsi termuda di Pulau Kalimantan dengan karakteristik geografis perbatasan yang khas, Kaltara perlu terus belajar dan mengadopsi praktik-praktik terbaik (best practices) dari daerah yang telah maju.
Menurutnya, hasil studi komparasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan regulasi daerah agar lebih adaptif dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan di Kaltara, mulai dari fasilitas kesehatan hingga pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan perempuan, benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pembelajaran dari DPRD DKI Jakarta menjadi acuan penting bagi kami dalam merumuskan regulasi dan menjalankan fungsi pengawasan yang lebih solid,” ujar Muhammad Nasir.
Selain menyambangi jajaran legislator di Jakarta, Gabungan Komisi DPRD Kaltara juga menyasar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan Kaltara.
Muhammad Nasir menegaskan sebagai benteng terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, wilayah perbatasan Kaltara membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi penyediaan infrastruktur, pemenuhan layanan dasar, hingga penguatan perekonomian lokal.
“Sinergi dengan BNPP sangat krusial agar program percepatan pembangunan perbatasan di Kaltara berjalan selaras antara pusat dan daerah. Kawasan perbatasan adalah beranda depan bangsa yang harus kita dorong terus kemajuan dan kesejahteraannya,” tegasnya.
Melalui rangkaian agenda kerja ini, jajaran DPRD Kaltara optimistis dapat membawa pulang hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang matang untuk diterapkan demi kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kaltara.(**)
Discussion about this post