BANDUNG, Fokusborneo.com – Di tengah kondisi keuangan dan fiskal Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang sedang mengalami tantangan berat, upaya nyata untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan kalangan legislatif.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni dengan mempelajari efisiensi dan sinergi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dari provinsi lain yang dinilai telah berhasil menata asetnya secara optimal.
Langkah ini ditandai dengan dibentuknya agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kaltara dalam rangka studi komparasi mengenai “Sinergi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” ke DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung.
Kegiatan kunker tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 11 hingga 13 Oktober 2026.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM, CSL, menyampaikan penataan dan pemanfaatan aset daerah merupakan instrumen krusial dalam menyokong kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, optimalisasi BMD tidak boleh lagi dipandang sekadar tugas administratif, melainkan potensi besar penerimaan daerah yang harus digali secara profesional.
“Kondisi fiskal Kaltara saat ini menuntut kita untuk kreatif dan terobosan tidak boleh biasa-biasa saja. Salah satu kunci utama pendorong PAD adalah bagaimana kita mengelola dan memanfaatkannya secara maksimal. Lewat studi komparasi ke Jawa Barat ini, kita ingin mengadopsi formulasi serta skema pengelolaan aset daerah yang terbukti produktif dan dapat diterapkan di Kaltara,” tegas Muhammad Nasir.
Ia menambahkan hasil dari kunjungan kerja gabungan komisi ini diharapkan dapat melahirkan masukan serta regulasi yang lebih kuat, sehingga aset-aset milik Pemprov Kaltara yang selama ini belum tergarap optimal bisa diubah menjadi sumber penerimaan PAD yang berkelanjutan.
Kegiatan yang didanai melalui APBD Tahun Anggaran 2026 Sekretariat DPRD Provinsi Kaltara ini diharapkan membawa oleh-oleh formulasi kebijakan konkret guna memulihkan serta memperkuat ketahanan fiskal Provinsi Kaltara ke depan.(**)
Discussion about this post