TARAKAN – Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) di Kalimantan Utara mencatatkan realisasi rehabilitasi mangrove seluas 10.900 hektare atau sekitar 77,9 persen dari target 14.000 hektare hingga 2027. Guna mengejar sisa target, program ini kembali menyiapkan tambahan penanaman seluas 1.170 hektare pada tahap berikutnya.
PPIU Manager M4CR Kalimantan Utara Tahun 2026, Akhmad Ashar Sarif, mengatakan pelaksanaan rehabilitasi terus berjalan sesuai tahapan program. Saat ini, tim juga tengah menyiapkan rencana kerja untuk mendukung kegiatan penanaman lanjutan.
“Dari target sekitar 14.000 hektare untuk periode 2024 sampai 2027, saat ini realisasinya sudah mencapai sekitar 10.900 hektare,” ujar Akhmad, usai menjadi narasumber dalam Media Gathering M4CR Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, Senin (2/11/2026).
Untuk tahap berikutnya, M4CR telah menyiapkan rencana penanaman seluas 800 hektare. Selain luasan tersebut, terdapat tambahan dukungan sekitar 370 hektare yang juga sedang direncanakan. Jika kedua rencana itu terealisasi, total tambahan luasan yang disiapkan mencapai sekitar 1.170 hektare.
“Ke depan masih ada penyusunan rencana kerja. Saat ini sudah disiapkan sekitar 800 hektare dan rencananya akan mendapat dukungan tambahan 370 hektare. Jadi totalnya sekitar 1.100 hektare lebih,” jelasnya.
Penambahan luasan tersebut menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan M4CR untuk mengejar target rehabilitasi hingga 2027. Dengan capaian sekitar 10.900 hektare, program masih memiliki target sekitar 3.100 hektare yang harus dipenuhi.
Selain kegiatan rehabilitasi, M4CR juga mendorong penerapan silvofishery sebagai salah satu pendekatan pengelolaan tambak yang terintegrasi dengan ekosistem mangrove. Konsep ini menggabungkan kegiatan budidaya perikanan dengan upaya mempertahankan fungsi ekologis kawasan mangrove.
Namun, Akhmad mengatakan dampak penerapan silvofishery terhadap lingkungan maupun ekonomi masyarakat masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Informasi yang tersedia saat ini sebagian besar bersumber dari pengalaman kelompok masyarakat di daerah sehingga belum cukup untuk menggambarkan dampaknya secara menyeluruh.
“Untuk silvofishery, memang masih perlu dilakukan riset lebih lanjut untuk melihat hasil nyatanya. Saat ini informasi mengenai dampaknya masih berdasarkan pengalaman kelompok-kelompok di daerah. Jadi, hal itu perlu dikonfirmasi lagi melalui penelitian,” katanya.
Menurutnya, penelitian lanjutan dibutuhkan agar manfaat penerapan silvofishery dapat diketahui berdasarkan hasil kajian yang lebih terukur. Aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat menjadi bagian yang harus dilihat dalam mengevaluasi penerapan model pengelolaan tersebut.
“Kami ingin melihat hasil nyatanya, baik dari aspek lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat, sehingga penerapannya bisa dinilai berdasarkan kajian yang lebih jelas,” tegasnya. (**)
Discussion about this post