NUNUKAN, Fokusborneo.com – Di tengah keterbatasan keuangan daerah, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Nasir saat menggelar reses dan serap aspirasi perdana di Warung Makan KebunKu, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan.
Kegiatan yang merupakan titik pertama dari lima lokasi reses yang direncanakan tersebut mendapat sambutan antusias. Sekitar 100 warga hadir dalam pertemuan yang berlangsung meriah, hangat, dan penuh kekeluargaan.
Berbagai aspirasi, keluhan, hingga curahan hati masyarakat mengalir dalam dialog terbuka tersebut. Warga memanfaatkan kesempatan bertatap muka langsung dengan wakil rakyatnya untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan beragam kebutuhan pembangunan, mulai dari bantuan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, bantuan bibit ikan air tawar, program bedah rumah, bantuan sarana dan prasarana UMKM, pembangunan jalan tani, perbaikan jalan lingkungan, hingga pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Nasir menyampaikan banyaknya aspirasi tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di balik setiap usulan masyarakat, ada kebutuhan nyata yang harus diperhatikan. Ketika warga meminta jalan tani, ada harapan agar aktivitas pertanian dan ekonomi mereka semakin lancar. Ketika masyarakat meminta sumur bor, berarti ada kebutuhan dasar berupa air bersih yang harus mendapatkan perhatian,” ungkap Nasir, Jumat (13/11/26).
Menurutnya, masyarakat sesungguhnya tidak selalu menuntut pembangunan yang besar dan mewah. Sering kali yang mereka butuhkan hanyalah fasilitas sederhana, tetapi sangat menentukan kualitas kehidupan sehari-hari.
“Jalan lingkungan yang baik, air bersih yang tersedia, rumah yang layak dihuni, tempat ibadah yang memadai, serta dukungan terhadap usaha kecil. Itulah kebutuhan-kebutuhan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Di hadapan warga, Nasir menjelaskan secara terbuka kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sedang menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan anggaran.
Menurutnya, tantangan pembangunan bukan hanya persoalan ketersediaan dana, tetapi juga pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Karena itu, tidak semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung diakomodasi melalui APBD Provinsi Kaltara.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Nasir menjelaskan seluruh usulan warga akan dicatat, dipilah, dan dipetakan berdasarkan urgensi kebutuhan serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Untuk program yang menjadi kewenangan provinsi, dirinya akan berupaya memperjuangkannya melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait.
Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar tetap memperoleh perhatian.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara.(**)
Discussion about this post