TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Kalimantan Utara (Kaltara) kini memiliki payung hukum kuat untuk melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik lahan, hingga menjaga kelestarian lingkungan.
Regulasi setebal 17 bab dan 89 pasal ini dirancang untuk menyeimbangkan masuknya investasi dengan kepastian hak warga lokal.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menegaskan kehadiran perusahaan perkebunan tidak boleh lagi memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hukum bagi warga sekitar.
”Kita mendukung investasi karena daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi investasi juga harus menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan,” tegasnya, Jumat (13/11/26).
Dalam substansi utamanya, aturan ini menyentuh langsung akar persoalan perkebunan di lapangan.
Pertama, Pasal 7 hingga Pasal 12 secara tegas mengatur penggunaan lahan dengan wajib menghormati budaya lokal serta mewajibkan musyawarah atas tanah ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara utuh.
Kedua, aspek resolusi konflik lahan diatur khusus dalam Pasal 67 sampai Pasal 70 yang mengedepankan koordinasi, musyawarah, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil antara perusahaan dan masyarakat.
Selain itu, regulasi ini juga memuat larangan keras pembakaran lahan, pengendalian pencemaran, serta kewajiban rehabilitasi tanah dan air demi kelestarian lingkungan.
Ia menambahkan aturan ini turut mengikat perusahaan terkait kewajiban kemitraan dan tanggung jawab sosial (CSR) agar kesejahteraan petani lokal ikut terangkat.
“Keberhasilan kita bukan hanya ketika Perda ini berhasil ditetapkan, tetapi ketika masyarakat merasakan manfaatnya. Hak masyarakat terlindungi, konflik dapat diminimalkan, petani semakin sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga,” timpal Nasir.
Adapun payung hukum tersebut telah resmi mendapat persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Kaltara dan Pemerintah Provinsi Kaltara dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltara pada Senin (9/11/2026).
Seluruh fraksi menyatakan sepakat setelah melewati proses harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selanjutnya, dokumen Raperda ini tinggal menunggu penerbitan nomor register dari Kemendagri sebelum resmi ditandatangani gubernur dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif.(**)
Discussion about this post