TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan melalui Panitia Khusus (Pansus) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Alam Tarakan.
Keputusan penting ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-XV DPRD Kota Tarakan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (16/11/26).
Meski seluruh fraksi di DPRD Kota Tarakan—yakni Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, dan Fraksi Harapan, sepakat menerima dan menyetujui regulasi tersebut untuk disahkan menjadi Perda, sejumlah catatan kritis dan strategis tetap mengiringi langkah korporat air minum pelat merah ini.
Ketua Pansus Pembahas Raperda Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Alam DPRD KotaTarakan, Suryadi Sangkala, menegaskan tambahan modal yang digelontorkan oleh pemerintah daerah tidak boleh sekadar menjadi rutinitas anggaran atau suntikan dana tanpa arah.
Dana tersebut harus berdampak nyata dan dapat diukur terhadap peningkatan kualitas hidup serta pelayanan dasar masyarakat.
”Tambahan penyertaan modal ini harus berdampak langsung dan terukur pada perbaikan kualitas, kontinuitas, serta perluasan cakupan layanan kepada masyarakat, sehingga warga benar-benar merasakan manfaat dari investasi daerah tersebut,” ujar Suryadi.
Suryadi merinci, suntikan modal ini difokuskan untuk peremajaan instalasi, penggantian dan perluasan jaringan distribusi, pengembangan sumber air baku, hingga menekan angka kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW).
Di samping itu, Pansus juga mengingatkan pentingnya tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan profesional sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) agar perusahaan semakin sehat secara finansial dan mampu berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menariknya, dalam proses pembahasan yang alot dan konstruktif, Pansus bersama Fraksi Partai Golkar juga menyoroti aspek legalitas yang krusial.
Berdasarkan pencermatan mendalam, didapati bahwa jumlah modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada Perumda Air Minum Tirta Alam telah melebihi besaran modal dasar yang ditetapkan dalam Perda pendirian PDAM sebelumnya.
Oleh karena itu, dewan mendesak Pemkot Tarakan agar segera melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Perda pendirian PDAM guna memberikan kepastian hukum yang tertib, akuntabel, serta menghindari potensi masalah dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Pansus juga meluruskan pandangan di tengah masyarakat agar tidak keliru memahami bentuk penyertaan modal ini.
Sebagian besar penyertaan modal tersebut ternyata tidak berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau aset milik Pemerintah Daerah seperti jaringan perpipaan dan flowmeter (alat pengukur aliran air) yang dihibahkan untuk mendukung program sambungan PDAM gratis bagi warga Bumi Paguntaka.
Aset-aset tersebut kini memiliki tanggung jawab untuk dikelola, dipelihara, dan dijaga keberlanjutannya oleh pihak Perumda.
Catatan lain yang tidak kalah penting datang dari sorotan terhadap ketersediaan air baku yang semakin berkurang akibat rendahnya curah hujan di Tarakan.
Dewan mendorong agar ke depannya pemerintah mulai merencanakan pencarian sumber air baku alternatif, termasuk dari daratan Kalimantan, di luar embung-embung yang sudah ada saat ini.
Dengan disahkannya Raperda ini, DPRD Kota Tarakan menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
“Tujuannya satu, memastikan setiap rupiah anggaran dan aset daerah yang diinvestasikan benar-benar bermuat pada tuntasnya persoalan klasik air bersih dan terwujudnya pelayanan publik yang berkeadilan di Kota Tarakan,” ujar Suryadi.(**)













Discussion about this post