TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan akhirnya resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Pangan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-XV DPRD Kota Tarakan yang digelar, Senin (16/11/26).
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Muhammad Yunus didampingi Wakil Ketua Herman Hamid dan Edi Patanan, dihadiri Walikota Tarakan dr. Khairul dan Wakil Walikota Ibnu Saud, Forkopimda, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Menanggapi disahkannya regulasi strategis ini, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda Ketahanan Pangan, Dapot Sinaga, S.E., memberikan penekanan khusus.
Sebagai wilayah perkotaan yang berbentuk kepulauan, Tarakan dinilai masih memiliki ketergantungan pasokan pangan yang cukup tinggi dari luar daerah.
Oleh karena itu, Dapot berharap kehadiran Perda baru ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan mampu menjadi instrumen nyata dalam memperkuat kemandirian pangan lokal di “Bumi Paguntaka”.
“Kita berharap Perda Ketahanan Pangan ini benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan program yang konkret di lapangan,” ujar Dapot memberikan penekanan.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi para pelaku utama di sektor hulu, mulai dari petani, nelayan, hingga peternak lokal.
Menurutnya, stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta ketersediaan cadangan pangan daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah agar masyarakat senantiasa terlindungi dari gejolak pasar.
”Ketahanan pangan di Kota Tarakan bukan hanya berbicara soal ketersediaan stok di pasaran, tetapi juga menyangkut keterjangkauan, pemerataan, dan kemampuan masyarakat kita dalam memperoleh pangan yang cukup, aman, serta bergizi,” tegasnya.
Dengan disahkannya Raperda ini menjadi Perda, Pansus berharap Pemkot Tarakan dapat segera menindaklanjutinya dengan program kerja terukur, termasuk pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), pemanfaatan pekarangan pangan bergizi, serta pengawasan ketat terhadap mutu dan keamanan pangan.(**)











Discussion about this post