TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan langsung tancap gas mengagendakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dokumen anggaran tersebut kini telah berada di meja dewan setelah diserahkan pihak pemerintah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, menjelaskan tahapan pembahasan saat ini difokuskan pada rapat kerja antara komisi-komisi di DPRD dengan masing-masing mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
”Kemarin pemerintah melalui TAPD menyampaikan KUA dan PPAS ke lembaga DPRD. Hari ini, 13 sampai 17 November, itu rapat kerja komisi 1, 2, dan 3 bersama mitranya masing-masing,” ujar Herman Hamid, Rabu (18/11/26).
Setelah tahap komisi rampung, DPRD Tarakan telah menyusun jadwal maraton hingga pengetokan palu akhir. Rangkaian agenda tersebut meliputi 18 November rapat gabungan komisi untuk menyampaikan hasil pembahasan antara komisi dengan mitra kerja masing-masing.
Dilanjutkan 19–21 November rapat kerja pembahasan KUA-PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD. Dan 28 November target pengambilan keputusan atau pengesahan akhir.
Di tengah proses pembahasan yang sedang digenjot ini, Herman Hamid turut menyoroti proyeksi nilai APBD murni Tarakan yang diperkirakan mengalami penurunan.
Jika sebelumnya anggaran berada di kisaran Rp 950 miliar, pada tahun ini nilainya turun ke angka Rp 800-an miliar.
Penyusutan ini utamanya disebabkan berkurangnya dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun dari tingkat provinsi.
Kendati demikian, pihak legislatif memastikan program-program prioritas seperti mandatory spending (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) serta pelayanan publik tetap berjalan normal dan menjadi komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif.(**)












Discussion about this post