• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Parlemen

Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan

by Redaksi
18/11/2026
in Parlemen, Politik
A A
Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan

DPRD Provinsi Kaltara gelar rakor bersama KPK. Foto: Humas

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Achmad Djufrie menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Hal ini ditegaskannya usai Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/26).

Baca Juga

Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut

Habisan: Warga RT 14 dan 15 Mamburungan Curhat Infrastruktur Rusak Parah, Jalan Becek hingga Minim Lampu Jalan

Tim Ahli Beberkan Alasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Dibentuk 

Dorong Raperda P4GN, Herman Hamid Lindungi Generasi Muda dari Ancaman Narkotika

​Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara tersebut, Achmad Djufrie menekankan pengawalan ketat dari KPK sangat krusial, terutama pada fase krusial perencanaan dan penganggaran APBD.

Mulai dari pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah dan bantuan sosial, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

​”Pertemuan dengan Tim Korsup KPK ini sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran APBD berjalan di koridor hukum yang tepat,” ujar Achmad Djufrie.

​Meski demikian, Achmad Djufrie juga meminta agar upaya pencegahan korupsi dan penerapan regulasi turut mempertimbangkan karakteristik geografis Kaltara.

Dalam forum tersebut, ia bersama jajaran anggota dewan turut memaparkan kondisi riil di lapangan, khususnya tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, tingginya biaya konstruksi di wilayah perbatasan dan kepulauan kerap menjadi kendala tersendiri dalam menyerap aspirasi masyarakat, termasuk kebutuhan sarana produksi bagi para petani dan nelayan.

​”Kami menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada KPK, bahwa Kaltara memiliki tantangan geografis yang berat di wilayah 3T dan perbatasan dengan biaya konstruksi yang sangat tinggi. Karena itu, kami mendorong adanya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, seperti penyesuaian standar satuan harga, agar kebutuhan mendesak masyarakat tetap bisa diakomodasi tanpa melanggar aturan perundang-undangan,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara.

​Senada dengan harapan dewan, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis pengawasan dan deteksi dini.

Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi lintas pemerintahan agar setiap tahapan program berjalan sesuai ketentuan.

​Sebagai tindak lanjut konkret, pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, hingga audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi yang ada.

​”Dengan penguatan peran Inspektorat serta pendampingan berkelanjutan dari KPK, kami optimistis tata kelola pemerintahan di Kaltara akan semakin transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok perbatasan,” tutup Achmad Djufrie.(**)

Tags: Achmad DjufrieDPRDDprd provinsi kaltaraHeadlineKPKperbatasanRakor

Berita Lainnya

Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut
Parlemen

Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut

18 November 2026 09:32
Habisan: Warga RT 14 dan 15 Mamburungan Curhat Infrastruktur Rusak Parah, Jalan Becek hingga Minim Lampu Jalan
Parlemen

Habisan: Warga RT 14 dan 15 Mamburungan Curhat Infrastruktur Rusak Parah, Jalan Becek hingga Minim Lampu Jalan

18 November 2026 09:14
Tim Ahli Beberkan Alasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Dibentuk 
Ekonomi

Tim Ahli Beberkan Alasan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Dibentuk 

18 November 2026 08:59
Dorong Raperda P4GN, Herman Hamid Lindungi Generasi Muda dari Ancaman Narkotika
Parlemen

Dorong Raperda P4GN, Herman Hamid Lindungi Generasi Muda dari Ancaman Narkotika

18 November 2026 08:29
Blusukan Ekstrem Ketua DPRD Kaltara ke Tanjung Buka, Susur Sungai Demi Serap Aspirasi Warga
Parlemen

Blusukan Ekstrem Ketua DPRD Kaltara ke Tanjung Buka, Susur Sungai Demi Serap Aspirasi Warga

18 November 2026 05:30
DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan
Parlemen

DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan

17 November 2026 20:31

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Menggila di Karate Porprov II Kaltara, Borong Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan

Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan

18 November 2026 09:41
Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut

Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut

18 November 2026 09:32
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP