TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Achmad Djufrie menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
Hal ini ditegaskannya usai Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/26).
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara tersebut, Achmad Djufrie menekankan pengawalan ketat dari KPK sangat krusial, terutama pada fase krusial perencanaan dan penganggaran APBD.
Mulai dari pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah dan bantuan sosial, hingga proses pengadaan barang dan jasa.
”Pertemuan dengan Tim Korsup KPK ini sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran APBD berjalan di koridor hukum yang tepat,” ujar Achmad Djufrie.
Meski demikian, Achmad Djufrie juga meminta agar upaya pencegahan korupsi dan penerapan regulasi turut mempertimbangkan karakteristik geografis Kaltara.
Dalam forum tersebut, ia bersama jajaran anggota dewan turut memaparkan kondisi riil di lapangan, khususnya tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, tingginya biaya konstruksi di wilayah perbatasan dan kepulauan kerap menjadi kendala tersendiri dalam menyerap aspirasi masyarakat, termasuk kebutuhan sarana produksi bagi para petani dan nelayan.
”Kami menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada KPK, bahwa Kaltara memiliki tantangan geografis yang berat di wilayah 3T dan perbatasan dengan biaya konstruksi yang sangat tinggi. Karena itu, kami mendorong adanya sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, seperti penyesuaian standar satuan harga, agar kebutuhan mendesak masyarakat tetap bisa diakomodasi tanpa melanggar aturan perundang-undangan,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltara, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara.
Senada dengan harapan dewan, Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis pengawasan dan deteksi dini.
Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi lintas pemerintahan agar setiap tahapan program berjalan sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut konkret, pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, hingga audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi yang ada.
”Dengan penguatan peran Inspektorat serta pendampingan berkelanjutan dari KPK, kami optimistis tata kelola pemerintahan di Kaltara akan semakin transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok perbatasan,” tutup Achmad Djufrie.(**)











Discussion about this post