TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Bagian Hukum, Tim Ahli, serta sejumlah stakeholder terkait telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Ketua Pansus Raperda P4GN DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, mengatakan seluruh draf peraturan daerah tersebut telah dibahas tuntas setelah mendengarkan berbagai masukan dari instansi penegak hukum hingga lembaga terkait sejak Selasa (17/11/26).
”Alhamdulillah, tadi sudah selesai semua. Semua draf juga sudah kita bahas bersama, kita juga sudah banyak mendengarkan masukan dari semua stakeholder yang kita undang,” kata Harjo Solaika.
Harjo menjelaskan, setelah tahap pembahasan rampung di tingkat pansus, langkah selanjutnya adalah memasuki proses harmonisasi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur melalui proses e-harmoni.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan Kanwil Kemenkumham, batas akhir harmonisasi dijadwalkan pada 20 November, sementara fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dijadwalkan paling lambat pada 30 November.
”Maka artinya untuk proses di dua lembaga itu kita upayakan bulan ini selesai. Paling lambat kalau tidak ada halangan, tidak ada agenda-agenda wajib di kantor yang mendesak, kita upayakan di Desember ini bisa diselesaikan,” ujarnya.
Terkait hasil pembahasan bersama dari hari-hari sebelumnya, Harjo menyebut tidak ada perubahan yang terlalu signifikan pada substansi isi Raperda.
Perubahan yang dilakukan lebih banyak berfokus pada aspek penyesuaian penulisan draf, perbaikan redaksional, hingga penghapusan pasal-pasal yang dinilai sudah terwakili oleh pasal lainnya.
Selain itu, pansus juga memperinci secara spesifik mengenai bab pendanaan serta sanksi administratif dan pencabutan izin usaha.
Harjo menegaskan aturan di dalam perda ini tidak sampai menjangkau ranah pidana penjara karena hal tersebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah dan undang-undang yang lebih tinggi.
”Kalau sanksi di dalam perda ini, ya mungkin masuk dalam kategori sanksi administratif kemudian pencabutan izin usaha dan seterusnya. Kalau sanksi kurungan dan seterusnya itu kan di luar kewenangan kita, undang-undang juga tidak membenarkan itu,” tegasnya.
Meski demikian, regulasi ini dirancang komprehensif untuk menyasar berbagai elemen masyarakat di Kota Tarakan, mulai dari pelajar, mahasiswa, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga sektor swasta.
Bagi pelaku usaha swasta, misalnya, terdapat aturan khusus seperti kewajiban tes urine bagi karyawan baru serta ketentuan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu yang dikoordinasikan secara gratis hingga maksimal 12 kali pertemuan.
Setelah proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham dan fasilitasi di Biro Hukum Pemprov Kaltara selesai, DPRD Kota Tarakan masih harus menggelar rapat finalisasi sekali lagi.
Setelah itu, agenda paripurna penetapan Raperda P4GN untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) akan segera dijadwalkan.
”Jadi ini kan pembahasan di kita, prosesnya masih ada dua tahapan lagi. Kita tunggu hasil harmoniskah, apakah apa yang kita bahas ini sudah dianggap tidak ada masalah oleh Kanwil. Setelah itu masih ada tahapan terakhir fasilitasi di Biro Hukum Pemprov, baru kita rapat paripurna penetapan,” pungkasnya.(**)











Discussion about this post