TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rahman, membeberkan hasil pelaksanaan reses yang digelar di lima titik di wilayah Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan.
Berbagai aspirasi masyarakat diserap, mulai dari infrastruktur jalan hingga persoalan bantuan alat tangkap bagi nelayan.
Namun, ada hal penting yang menjadi sorotan utama dalam reses kali ini, yakni menyangkut penyesuaian usulan masyarakat dengan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Rahman mengakui, semenjak diberlakukannya efisiensi anggaran, tidak semua usulan warga dapat diakomodasi oleh pihak provinsi jika bukan termasuk dalam ranah kewenangan mereka.
”Semenjak efisiensi, kegiatan usulan kami yang diusulkan ke provinsi harus sesuai dengan kewenangan provinsi. Maka, ada banyak usulan masyarakat di wilayah Pulau Sebatik itu kami—maksudnya provinsi—tidak bisa akomodir karena bukan termasuk kewenangan,” kata Rahman kepada Fokusborneo.com, Rabu (18/11/26).
Selain infrastruktur jalan, Rahman menyebutkan banyak nelayan, khususnya petani rumput laut, yang mengeluhkan dan mengharapkan bantuan berupa tali hingga pelampung.
Aspirasi sektor kelautan ini, kata dia, masih bisa diakomodasi lantaran sesuai dengan porsi kewenangan tingkat provinsi.
Tak kalah penting, isu beasiswa pendidikan turut menjadi sorotan hangat. Rahman menjelaskan pada saat reses berlangsung, pihaknya terbuka menyampaikan kepada masyarakat mengenai drastisnya penurunan alokasi anggaran beasiswa akibat kebijakan efisiensi.
Jika pada tahun sebelumnya (2025) Pemprov Kaltara menganggarkan dana sebesar Rp15 miliar untuk bantuan beasiswa, maka pada tahun 2026 ini anggaran tersebut terpangkas drastis menjadi hanya Rp5 miliar saja.
Meski demikian, pihaknya tetap menaruh harapan besar agar alokasi anggaran fantastis tersebut dapat kembali pulih pada tahun-tahun mendatang, khususnya di tahun 2027.
“Untuk tahun ini karena efisiensi anggaran, yang dulunya tahun lalu misalnya tahun 2025 itu provinsi menganggarkan Rp15 miliar untuk bantuan beasiswa, untuk tahun 2026 ini hanya Rp5 miliar. Ya, semoga di tahun depan nanti dari angka Rp15 miliar itu bisa kembali di tahun 2027,” ungkapnya.
Melalui kegiatan reses ini pula, Rahman berharap masyarakat bisa memahami perubahan mekanisme usulan yang kini lebih ketat menyaring batasan kewenangan.
Ia tak menampik bahwa dahulu masyarakat kerap menganggap usulan anggota dewan bersifat “sakti” dan bisa merealisasikan apa saja. Namun, di tengah era efisiensi saat ini, pola lama tersebut tentu sudah tidak bisa lagi diterapkan.
”Dulu, mohon maaf nih dulu, kalau setiap usulan DPRD itu masyarakat tahunya usulannya sakti, apapun bisa dikerjakan. Nah, dengan kondisi efisiensi pada hari ini, itu sudah tidak bisa lagi,” pungkasnya.(**)













Discussion about this post