TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi I DPRD Kota Tarakan menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan, Rabu (18/11/26).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut menyoroti menyusutnya pagu anggaran Disdukcapil tahun depan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Baharudin, mengungkapkan anggaran yang diajukan Disdukcapil untuk tahun 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
”Capil itu yang diajukan sesuai dengan KUA-PPAS kurang lebih dengan tahun kemarin. Memang ada penurunan sedikit, cuma tidak terlalu banyak,” ujar Baharudin.
Berdasarkan data pembahasan, pagu anggaran Disdukcapil Tarakan pada KUA-PPAS 2027 berada di angka Rp 5,329 miliar. Angka ini mengalami selisih penurunan sekitar Rp 116 juta hingga Rp 164 juta dari periode sebelumnya.
Baharudin merinci, postur anggaran tersebut tergolong sangat tipis karena sebagian besar tersedot untuk belanja pegawai.
”Sekitar 84 persen itu untuk gaji, biaya rutin saja. Yang lain-lainnya untuk kebutuhan lain, kebutuhan kantor, untuk pelayanan. Tidak banyak sih, anggarannya memang tipis-tipis semua,” jelasnya.
Meski ruang fiskalnya terbatas, Disdukcapil tetap mengajukan sejumlah kebutuhan mendasar guna menunjang operasional pelayanan publik.
Beberapa di antaranya meliputi pengadaan perangkat printer untuk pencetakan KTP elektronik serta alat fingerprint untuk kebutuhan absensi. Baharudin memastikan tidak ada usulan anggaran bersifat darurat dalam pengajuan kali ini.
Menyikapi kondisi anggaran yang ketat, DPRD Kota Tarakan mengingatkan jajaran Disdukcapil agar tidak mengendurkan kualitas layanan administrasi kependudukan bagi warga.
”Pesan untuk Capil, meskipun anggaran sangat tipis, semangat harus tetap untuk pelayanan masyarakat. Pelayanan tetap normal seperti sekarang,” tegas Baharudin.
Ia menambahkan, apabila di tengah jalan nantinya ditemukan kekurangan anggaran yang signifikan untuk operasional pelayanan hingga akhir tahun, pihak legislatif membuka ruang untuk mengupayakannya melalui skema APBD Perubahan.(**)












Discussion about this post