TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi II DPRD Kota Tarakan menggarisbawahi alokasi anggaran sektor kesehatan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
Selain mendapati adanya suntikan dana segar dari pemerintah pusat, dewan juga secara tegas meminta pengelola Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSKT) mendongkrak kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan fasilitas kesehatan lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan menerima tambahan anggaran sekitar Rp2 miliar yang bersumber dari pusat. Dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran Dinkes kini menyentuh angka Rp58.497.557.468.
”Iya, kalau Dinas Kesehatan ada penambahan sekitar Rp2 miliar dari sekarang menjadi Rp58.497.557.468, itu dana dari pusat,” kata Simon saat ditemui usai rapat kerja bersama Dinkes, Rabu (18/11/26).
Politisi Gerindra tersebut merinci, gelontoran dana tambahan itu utamanya disematkan untuk memperkuat operasional Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) serta program keluarga berencana (KB), termasuk fasilitas penunjang pemeriksaan kesehatan (medical check-up).
Tidak hanya itu, Komisi II turut menyoroti pos anggaran jaminan kesehatan masyarakat.
Simon menyebutkan, alokasi untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dipatok sebesar Rp12,25 miliar. Dari total tersebut, porsi terbesar yakni Rp11,95 miliar dialangsungkan untuk PBI, sementara sisa Rp300 juta disiagakan sebagai dana buffer bantuan kesehatan bagi warga kurang mampu yang memerlukan rujukan.
Di sisi lain, meski RSKT berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tercatat tidak mengajukan usulan penambahan anggaran khusus, dewan tetap melayangkan catatan. Simon menekankan pentingnya optimalisasi mutu layanan di rumah sakit pelat merah tersebut.
”Kita minta pelayanannya ditingkatkan, lebih baik daripada rumah sakit-rumah sakit yang lain, biar pasien-pasien lebih tertarik ke sana,” tandasnya.
Menurut Simon, peningkatan jumlah kunjungan pasien secara otomatis akan mengerek pendapatan BLUD RSKT.
Melalui sokongan pendapatan mandiri itu, fasilitas penunjang di dalam rumah sakit diyakini dapat terus berkembang tanpa harus terus-menerus bergantung pada suntikan APBD.
Sejauh ini, Komisi II menilai sejauh ini program penanganan kesehatan baik di Dinkes maupun RSKT masih berada di jalur yang aman dan belum mendapati adanya aduan atau keluhan krusial dari masyarakat.(**)











Discussion about this post