TARAKAN, Fokusborneo.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan blak-blakan mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan bencana di wilayahnya.
Mulai dari keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana, hingga kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan berat yang harus dihadapi petugas di lapangan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tarakan, Hari Wijaya Putra, saat menerima kunjungan kerja dari Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Kantor BPBD Kota Tarakan, Rabu (18/11/26).
Kunjungan kerja ini dihadiri langsung jajaran pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kaltara, yang terdiri dari Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, serta para anggota yaitu Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman.
Dalam pertemuan tersebut, Hari memaparkan sejumlah persoalan krusial yang dialami BPBD Kota Tarakan.
Menurutnya, kondisi keuangan atau anggaran di Tarakan mengalami keterbatasan, sehingga berdampak langsung pada kesiapan fasilitas penanggulangan bencana.
Meski demikian, pihak BPBD tetap berupaya maksimal dalam menangani berbagai potensi bencana yang ada di Kota Tarakan, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran pemukiman, pohon tumbang, hingga ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Terkait karhutla, Hari menyebutkan petugas BPBD siaga penuh selama 24 jam dalam melakukan penanganan di lapangan, khususnya di beberapa wilayah rawan seperti di kawasan Amal.
Beruntung, kondisi cuaca belakangan ini cukup mendukung sehingga membantu menekan angka kejadian karhutla. Kendati demikian, tantangan besar tetap dirasakan akibat minimnya ketersediaan peralatan pendukung serta logistik darurat.
”Kami berharap dengan keterbatasan kondisi kami di BPBD Kota Tarakan, baik dari segi peralatan maupun pendanaan, kedepannya pihak Provinsi melalui Komisi IV DPRD Kaltara dapat membantu mem-back up kebutuhan kami,” ujar Hari di hadapan rombongan DPRD Kaltara.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan pihaknya telah menyimak seluruh masukan terkait mitigasi kebencanaan, kesiapsiagaan, hingga keterbatasan anggaran yang dialami BPBD Tarakan.
Syamsuddin menjelaskan, secara regulasi pemerintah provinsi sangat memungkinkan untuk menyalurkan bantuan anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota. Skema tersebut dapat ditempuh melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun mekanisme hibah dari kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi, sepanjang mematuhi aturan administrasi yang berlaku.
”Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan pihak KPK bersama Pak Gubernur. Ternyata, boleh memberikan bantuan selama sifatnya Bankeu atau masuk di kegiatan OPD provinsi lalu dihibahkan ke kabupaten/kota,” ungkap Syamsuddin.
Namun, politisi PKS ini menekankan pencairan dan penyaluran bantuan tersebut sangat bergantung pada pengajuan resmi dari kepala daerah serta komunikasi politik yang baik agar tidak menjadi beban anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) di kemudian hari.
Ia mencontohkan, Pemkot Tarakan selama ini memiliki prinsip kehati-hatian tinggi, di mana program baru akan dijalankan apabila dana transfer sudah benar-benar masuk ke kas daerah.
Selain jalur aspirasi dewan, Komisi IV DPRD Kaltara berencana memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan langsung pihak BPBD Provinsi Kaltara.
Langkah ini diambil guna memperkuat kolaborasi lintas instansi sehingga pembagian peran dan dukungan konkret untuk Kota Tarakan dapat segera terealisasi.
”Nanti pada pertemuan berikutnya kami akan menghadirkan BPBD Provinsi supaya take and give-nya jelas untuk Tarakan. Untuk bantuan sangat bisa, tinggal menyesuaikan teknis dan komunikasi administrasinya saja,” pungkas Syamsuddin.(**)











Discussion about this post