TARAKAN, Fokusborneo.com – Kondisi Jalan Gajah Mada di Kota Tarakan yang rusak akibat genangan air masih menjadi keluhan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong, menyoroti belum adanya tindakan nyata maupun realisasi perbaikan di ruas jalan tersebut.
Menurut Yancong, ruas Jalan Gajah Mada merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Komisi III DPRD Kaltara sebelumnya telah melakukan peninjauan ke lokasi bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PERKIM).
”Komisi III sudah kunjungi beberapa minggu lalu bersama dengan Kabid dari PU, Ibu Erni, Kabid Bina Marga,” kata Yancong.
Yancong mengungkapkan dalam kunjungan tersebut, pihak PU menyampaikan rencana untuk segera melakukan kegiatan perbaikan dalam waktu dekat.
Pihaknya di DPRD juga memberikan dukungan karena jalan tersebut dinilai sebagai salah satu wajah Kota Tarakan sekaligus akses utama masyarakat.
”Kami juga sudah menyampaikan men-support bahwa itu memang harus diperbaiki karena itu adalah wajah Kota Tarakan. Nah, sampai sekarang tidak ada tindakan,” ujarnya.
Di tengah belum adanya tindak lanjut perbaikan tersebut, muncul kabar Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menyampaikan surat pengembalian status jalan agar kembali menjadi kewenangan kota.
Namun, Yancong menyebut dirinya sempat mengonfirmasi hal tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara, dan surat dimaksud belum diketahui keberadaannya oleh Sekda.
”Ujung-ujungnya itu sekarang pemerintah kota menyampaikan surat pengembalian status jalan itu untuk menjadi kembali kewenangan kota. Tapi kemarin saya sudah konfirmasi ke Pak Sekda, katanya surat itu juga belum Pak Sekda tahu,” ungkapnya.
Yancong mengaku pihaknya di tingkat provinsi berada dalam posisi dilematis karena keluhan masyarakat terkait Jalan Gajah Mada sudah berulang kali disampaikan, baik dalam rapat-rapat maupun rapat paripurna, namun belum kunjung terealisasi.
”Ada lah malu kita bahwa kita tidak mampu membuat jalanan Gajah Mada itu lebih baik daripada sebelumnya gitu nah,” kata Yancong.
Terkait upaya perbaikan di lapangan, ia menyebut hingga kini belum ada langkah yang berjalan sejak kunjungan beberapa pekan lalu. Menurutnya, persoalan ini lebih berkaitan dengan kemauan untuk melaksanakan kewenangan yang ada.
Ia berharap, apabila Pemprov memang belum mampu melakukan perbaikan jalan tersebut agar menjadi lebih baik, maka pengembalian status kewenangannya bisa ditempuh daripada tidak ada realisasi.
”Mestinya kan kalau memang suratnya itu memang ada dan provinsi tidak mampu untuk memperbaiki jalan itu lebih baik sekarang kembalikan saja daripada nggak mampu gitu,” tutupnya.(**)











Discussion about this post