TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) daerah pemilihan (dapil) Kota Tarakan, Muhammad Hatta, mengatakan persoalan kewenangan serta dampak efisiensi anggaran menjadi kendalam dalam penanganan banjir di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri forum Teras Timur (Temu, Evaluasi, Rembug, Aksi, dan Solusi) di Kantor Kelurahan Mamburungan Timur, Kamis (19/11/26).
Forum tersebut dihadiri Camat Tarakan Timur Boby Deen Marten, anggota DPRD Kota Tarakan Asrin Saleh, perangkat daerah, aparat keamanan, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta pengurus RT/RW setempat.
Dalam paparannya, Muhammad Hatta menyebut persoalan mendasar di tingkat provinsi terkait penanganan infrastruktur seperti banjir, semenisasi, drainase, maupun siring berkaitan erat dengan batas kewenangan serta kebijakan efisiensi anggaran.
Ia mengungkapkan pada 2025 pihaknya sempat mengusulkan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp1 miliar untuk penanganan banjir di tiga RT serta untuk akses jalan di RT 3 menuju pemakaman yang dimanfaatkan warga dari lima RT yaitu RT 1, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 11.
Menurutnya, usulan tersebut telah ditinjau dan diukur bersama dinas terkait maupun konsultan, namun terkendala efisiensi anggaran dan persoalan kewenangan.
”Hanya saja yang sangat berdampak itu khusus kami yang di provinsi ini, itu persoalan kewenangan lagi. Itu persoalan utamanya,” ujar Hatta.
Ia menambahkan kondisi tersebut juga berimbas pada rencana program aspirasi atau pokok-pokok pikiran pembangunan infrastruktur lingkungan di dapilnya, karena menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot).
Hatta menjelaskan untuk kegiatan fisik di tingkat provinsi, pelaksanaannya belum dapat dilakukan hingga beberapa tahun ke depan.
”Untuk kegiatan kami yang ada di provinsi, untuk pokok-pokok pikiran itu, itu tidak bisa dilaksanakan untuk 2026, bahkan sampai ke 2027,” katanya.
Meski demikian, Hatta menyebut bantuan di luar kegiatan fisik masih dimungkinkan untuk diperjuangkan, seperti bantuan untuk rumah ibadah maupun kelompok tani.
Politisi PPP itu juga menyinggung kondisi transfer dana dari pusat serta berkurangnya sejumlah alokasi anggaran daerah, seperti beasiswa hingga bantuan BPJS Kesehatan.
Selain persoalan anggaran dan kewenangan, Hatta turut menyoroti kondisi lingkungan dan aktivitas perusahaan di sekitar Mamburungan Timur, mulai dari dampak hujan terhadap warga di RT 9 dan RT 10, debu jalan, hingga penyempitan sungai dan aliran air yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
”Sehingga itu perlu perhatikan itu. Nanti mungkin ada waktunya kita pergi ke sana melihat. Dan orang-orang tua kita yang dulu-dulu itu saya kira tahu berapa lebar sesungguhnya sungai itu. Sekarang sudah tidak kelihatan lagi karena tertutup sendimentasi,” ucapnya.
Ia menilai perubahan aliran air akibat aktivitas di sekitar sungai menjadi catatan penting yang perlu ditangani secara bertanggung jawab.
”Itu yang menyebabkan tidak lancarnya air. Sehingga itu menjadi catatan penting untuk perusahaan harus bertanggung jawab,” tegas Hatta.(**)












Discussion about this post