TARAKAN, Fokusborneo.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyusun agenda legislasi 2027.
Langkah ini dilakukan setelah mengevaluasi progres pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltara di Kota Tarakan, Kamis (19/11/26).
Dari total 19 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk Propemperda 2026, sebanyak sembilan Raperda diproyeksikan rampung sebelum 30 November 2026.
Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan sejumlah Raperda lainnya masih membutuhkan tahapan lanjutan, termasuk fasilitasi dan penyelesaian administrasi.
Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan Raperda yang bisa diselesaikan tahun ini maupun yang perlu dilanjutkan ke agenda legislasi 2027.
Untuk tahun depan, Bapemperda mulai menginventarisasi usulan Raperda, baik dari DPRD maupun pemerintah daerah.
Beberapa di antaranya Raperda Perlindungan Petani Berladang, Raperda Penghargaan Daerah, Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Raperda tentang Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kayan.
Selain itu, terdapat Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltara 2025–2045 dan tiga Raperda kumulatif terbuka yang berkaitan dengan APBD.
Supa’ad menegaskan, penyusunan Propemperda tidak boleh hanya berorientasi pada banyaknya jumlah Raperda yang diusulkan. Kesiapan dokumen, urgensi regulasi hingga kemampuan menyelesaikan pembahasan juga harus menjadi pertimbangan.
“Ini perlu kajian yang mendalam. Kita ingin Raperda yang masuk dalam Propemperda benar-benar terukur dan bisa diselesaikan sesuai tahapan,” tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, Bapemperda berharap pembentukan peraturan daerah di Kaltara ke depan lebih terarah. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah.(**)













Discussion about this post