TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha, yakni pertanian kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.
Penetapan tersebut merupakan bagian dari hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi yang digelar di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026). Dalam sidang yang sama, Pemprov Kaltara juga menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901.
Berdasarkan hasil kesepakatan, UMSP 2027 untuk sektor pertanian kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp4.053.065. Sektor pertambangan batu bara sebesar Rp4.061.619, sedangkan sektor minyak bumi dan gas alam mencapai Rp4.070.174.
Dari ketiga sektor tersebut, bidang minyak bumi dan gas alam memiliki besaran UMSP tertinggi, disusul pertambangan batu bara dan pertanian kelapa sawit.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengatakan kebijakan pengupahan harus mampu memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan.
“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
Zainal berharap ketentuan UMSP yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak, terutama perusahaan yang bergerak pada tiga sektor usaha tersebut.
Ia mengingatkan para pengusaha agar memenuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai penting untuk menjamin hak pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial tetap harmonis.
Pekerja dan serikat pekerja juga diharapkan terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan perusahaan. Dengan demikian, berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepahaman bersama.
“Yang kita harapkan bukan hanya pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Penetapan UMSP 2027 ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor strategis sekaligus menjaga iklim investasi dan dunia usaha di Kalimantan Utara.(**)














Discussion about this post