TARAKAN, Fokusborneo.com – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghargaan Daerah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Raperda tersebut diproyeksikan belum rampung hingga batas waktu pembahasan tahun ini.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan pengusulan kembali dilakukan setelah mengevaluasi progres pembahasan Propemperda 2026.
Berdasarkan evaluasi tersebut, Raperda Penghargaan Daerah diperkirakan belum dapat diselesaikan hingga 30 November 2026. Karena itu, pembahasannya perlu dilanjutkan pada tahun depan.
“Kemudian yang kedua adalah Raperda tentang Penghargaan Daerah. Ini kita usulkan kembali karena kita asumsikan sampai 30 November belum bisa selesai,” jelas Supa’ad.
Dia menjelaskan, penyusunan Propemperda 2027 harus dilakukan secara selektif. Sebab, jumlah usulan Raperda umum dibatasi maksimal 12 rancangan. Setiap usulan harus mempertimbangkan urgensi, kebutuhan daerah, serta kesiapan dokumen pendukung.
Selain Raperda Penghargaan Daerah, DPRD Kaltara juga menyiapkan Raperda Perlindungan Petani Berladang sebagai usulan inisiatif baru. Bahkan, naskah akademik rancangan regulasi tersebut telah selesai disusun.
Kedua Raperda itu menjadi bagian dari daftar usulan inisiatif DPRD untuk Propemperda 2027.
Sementara itu, Bapemperda juga menginventarisasi sejumlah Raperda usulan pemerintah daerah yang masih membutuhkan tahapan pembahasan maupun fasilitasi untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Supa’ad menegaskan, evaluasi Propemperda bukan sekadar menentukan jumlah regulasi yang akan dibahas. Kesiapan dokumen dan kemampuan menuntaskan pembahasan sesuai mekanisme juga menjadi perhatian.
Dengan evaluasi tersebut, Bapemperda berharap agenda legislasi Kaltara pada 2027 lebih terukur dan tidak sekadar menambah daftar usulan tanpa kepastian penyelesaian.(**)











Discussion about this post