• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Fokus

Hasan Basri : RUU Omnibus Law Banyak Hilangkan Kewenangan Daerah

by Redaksi
04/08/2020
in Fokus, Politik
A A

Hasan Basri, Wakil Komite II DPD RI. Foto: Istimewa

TARAKAN – Anggota DPD RI Hasan Basri menilai, rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law banyak menghilangkan kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, banyak kewenangan perijinan di pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat.

Sebagai Wakil Ketua Komite 2 DPD RI dan Koordinator tim panja (Timja) rancangan undang-undang omnibus law Hasan Basri mengatakan, Komite 2 menarik diri dari pembahasan bab 3 dikarenakan hampir semua pasal yang ada di bab 3, menarik hampir semua kewenangan daerah ke pusat. Sebagai perwakilan daerah, DPD RI minta kewenangan yang ada di daerah untuk tetap di akomodir.

Baca Juga

Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Tertinggi se-Kalimantan, Supa’ad Ingatkan Jangan Hanya Jadi Angka

Warga Tana Tidung Minta Herman Perjuangkan Bantuan Ongkos Berobat ke Tarakan

Komisi I DPRD Tarakan Bahas Kebutuhan Rehab dan Laptop Kecamatan-Kelurahan

Keterbatasan Anggaran Tak Halangi Literasi, DPRD Tarakan Apresiasi Peran Dinas Perpustakaan

“Contoh NIB (nomor induk berusaha) bayangkan penjual kaki lima gerobak UMKM seperti bakso, bakwan gorengan harus memuat NIB. Nah syarat membuat NIB salah satunya di samping KTP, KK adalah harus punya NPWP. Pemerintah bilang NPWP ini gratis, benar gratis apa penjual bakso, penjual bakwan harus menunggu NIB dulu harus berjualan,” kata Senator dari Dapil Kaltara, (1/8/20).

HB menjelaskan, NIB yang mengeluarkan harus pemerintah pusat dan lama waktu penerbitannya juga belum diketahui. “Nah itu menjadi persoalan sendiri, maka saya bilang kenapa kita tidak serahkan ke daerah setempat. Apa gunanya Dinas Perdagangan setempat,” ujar alumni Magister Universitas Borneo Tarakan.

Lebih lanjut HB menjelaskan, keberadaan RUU omnibus law juga menjadi polemik di masyarakat. Selain RUU omnibus law, masih banyak undang-undang tentang pemerintah daerah bakal dihabisi.

“Kita udah tahu seperti UU minerba, saya salah satu yang menolak tapi sudah mau diapain. Kami sudah bersurat, agar pimpinan DPD RI khususnya Komite 2 untuk menolak dan tidak ikut pembahasan omnibus law karena semua kewenangan dikembalikan kepada pusat,” tegas Pimpinan Komite 2 DPD RI.

Menurutnya, hampir semua model perijinan tidak ada lagi di daerah dan semua sudah kembali ke pemerintah pusat. Padahal skala perijinan ada kecil, menengah dan besar, semuanya nanti pusat yang mengeluarkan tidak ada pemerintah daerah.

“Padahal kan kita pikir sudah lah yang kecil ini menjadi kewenangan daerah, sehingga lebih mudah dan pemerintah daerah memahami rakatnya. Pemerintah pusat harusnya hanya regulasi, makanya kita tetap menolak dan penolakan ini sudah disampaikan setelah pertemuan dengan Menko Perekonomian,” ungkap HB. (mt)

Tags: borneoDPD RIFBFokusHasan BasriKalimantanMPRPimpinan Komite II DPD RIRUU CiptakerRUU Omnibus lawwakil daerahWakil Rakyat

Berita Lainnya

DPRD Kaltara Apresiasi Gerak Cepat Pembangunan SMAN 5 Tarakan
Parlemen

Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Tertinggi se-Kalimantan, Supa’ad Ingatkan Jangan Hanya Jadi Angka

21 November 2026 23:49
Pansus I DPRD Kaltara Tuntaskan Pembahasan Raperda Penghargaan Daerah, Segera Masuk Tahap Harmonisasi
Parlemen

Warga Tana Tidung Minta Herman Perjuangkan Bantuan Ongkos Berobat ke Tarakan

21 November 2026 23:39
Komisi I DPRD Tarakan Bahas Kebutuhan Rehab dan Laptop Kecamatan-Kelurahan
Parlemen

Komisi I DPRD Tarakan Bahas Kebutuhan Rehab dan Laptop Kecamatan-Kelurahan

21 November 2026 23:26
Keterbatasan Anggaran Tak Halangi Literasi, DPRD Tarakan Apresiasi Peran Dinas Perpustakaan
Parlemen

Keterbatasan Anggaran Tak Halangi Literasi, DPRD Tarakan Apresiasi Peran Dinas Perpustakaan

21 November 2026 23:13
Hadiri Jamda I Kaltara, Ketua Komisi I DPRD Dorong Penguatan Karakter Pemuda
Parlemen

Hadiri Jamda I Kaltara, Ketua Komisi I DPRD Dorong Penguatan Karakter Pemuda

21 November 2026 19:25
Ketua DPRD Tarakan Apresiasi Grasstrack 2026, Dorong Pembinaan Atlet Lokal
Olah Raga

Ketua DPRD Tarakan Apresiasi Grasstrack 2026, Dorong Pembinaan Atlet Lokal

21 November 2026 19:00
Next Post
Jelang HUT Ke 75 Kemerdekaan RI, Babinsa Pastikan Warga Pasang Bendera Merah Putih

Jelang HUT Ke 75 Kemerdekaan RI, Babinsa Pastikan Warga Pasang Bendera Merah Putih

Lagi, Damkar dan Penyelamatan Tarakan Evakuasi Ular Piton 4 Meter

Pasokan Gas Bunyu-Tarakan Normal, Pemadaman Bergilir Sudah Tidak Ada

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Perkuat Zona Integritas, ATR/BPN Dorong Pengaduan Masyarakat Dituntaskan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Warga Tarakan Patungan Cor Jalan Gajah Mada Berlubang, Tiap Hari Ada Saja Terjatuh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkab Tana Tidung Perkuat Zona Integritas, Lima OPD Disiapkan Raih Predikat WBK dan WBBM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sekdaprov Kaltara Minta Penetapan UMP 2027 Berkeadilan dan Jaga Iklim Investasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Badak Jawa: Habitat Kedua, Jangan Salah Memilih Rumah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

DPRD Kaltara Apresiasi Gerak Cepat Pembangunan SMAN 5 Tarakan

Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Tertinggi se-Kalimantan, Supa’ad Ingatkan Jangan Hanya Jadi Angka

21 November 2026 23:49
Pansus I DPRD Kaltara Tuntaskan Pembahasan Raperda Penghargaan Daerah, Segera Masuk Tahap Harmonisasi

Warga Tana Tidung Minta Herman Perjuangkan Bantuan Ongkos Berobat ke Tarakan

21 November 2026 23:39
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP