TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Adyansa, mengungkapkan beragam keluhan dan kebutuhan yang disampaikan pihak kecamatan dan kelurahan dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Tarakan tahun 2027, seiring proyeksi penurunan anggaran daerah sekitar Rp100 miliar di luar Dana Bagi Hasil dari provinsi yang telah ditetapkan ke pusat.
Menurut Adyansa, sejumlah usulan mengarah pada kondisi fasilitas tingkat kelurahan yang masih memerlukan perbaikan fisik.
”Banyak keluhan terkait kondisi bangunan kelurahan-kelurahan yang masih belum diperbaik. Mereka meminta rehab karena ada beberapa kondisi bangunan rusak,” ujar Adyansa.
Selain perbaikan bangunan, pihak kelurahan juga membutuhkan perangkat kerja untuk menunjang pelayanan masyarakat.
”Ada beberapa kelurahan meminta dibantu pengadaan laptop untuk pelayanan. Insyaallah ada teman-teman juga inisiatif untuk membantu itu,” katanya.
Adyansa menambahkan DPRD telah melakukan upaya untuk memperjuangkan usulan tersebut, sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan di bawah kepemimpinan Wali Kota de. Khairul terus berupaya menjaga agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal meski anggaran daerah mengalami pengurangan.(**)












Discussion about this post