TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pempov) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) di penghujung 2020, bersama-sama menyetujui 3 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah dibahas sepanjang tahun ini. 3 Raperda itu masing-masing tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Perlindungan dan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Persetujuan ini dilaksanakan dalam paripurna ke-34 masa sidang III 2020 yang dihadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris, dan Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah di gedung sidang DPRD Kaltara, Senin (28/12).
Raperda Pedoman Pengelolaan Rumah Susun diprakarsai oleh Pemprov. Sekprov mengatakan, Pemprov menganggap perlunya dorongan untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang akan mengurai persoalan mahalnya harga lahan dan hunian di Kaltara.
Harga lahan dari waktu ke waktu makin melonjak, dampak ditetapkannya Kaltara sebagai provinsi baru. Dampak eksternal lain seperti penunjukan 2 daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota Baru Republik Indonesia diakui turut memberi pengaruh.
Permintaan lahan yang sebelumnya relatif melambat, mulai melaju sejak 2013 sampai saat ini. Mahalnya harga lahan kemudian mempengaruhi masyarakat di provinsi ini memiliki rumah hunian pribadi. “Pemprov Kaltara kemudian melihat perlunya dorongan untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang akan mengurai persoalan ini. Makanya kita prakarsai Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun. Dan Alhamdulillah, hari ini (kemarin, Red.) kita sudah di proses persetujuan bersama,†ujarnya.
Raperda Pedoman Pengelolaan Rumah Susun dianggap menjadi alternatif solusi dan langkah inovatif yang dianggap paling sesuai dalam mengatasi persoalan tempat tinggal untuk masyarakat di masa mendatang.
Menyiasati permasalahan pengelolaan dan kepemilikan rumah susun, kata Sekprov diharap menjadi menjadi payung hukum yang mengatur segala hal perihal rumah susun baik pembangunan fisik, pengelolaan, pemeliharaan, dan penghuniannya.
Adapun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak yang ikut disetujui Pemprov dan DPRD diharapkan mampu mencegah tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak serta memberikan akses maupun layanan kebutuhan dasar perempuan dan anak baik dalam kondisi konflik maupun non konflik.
Selanjutnya Raperda Perlindungan dan Pengelolaan UMKM diharapkan menjadi role untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di Kaltara. Sekaligus instrumen Pemprov dalam menyediakan iklim investasi yang baik untuk pengembangan UMKM. “Dan berkenaan pandemi Covid-19 belakang ini berdampak pada UMKM. Mudah-mudahan dengan perda ini pemberdayaan UMKM mampu memperluas lapangan kerja dan dampak ekonomi yang lebih baik,†ujar Sekprov.
“Kita juga harap terwujud perekonomian yang seimbang, berkembang, kemudahan akses permofalan, kemudahan pemberdayaan dari pemerintah daerah, dan menjadikan pelaku usaha yang tangguh dan mandiri,†tambahnya.
Setelah persetujuan bersama ini, ketiga raperda akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi perda.(humas)
Discussion about this post