TANA TIDUNG – Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) Ibrahim Ali menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2021 (UN AUDITED) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kaltara, Jumat (18/3/2022).
Bupati Ibrahim Ali dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Kaltara dan seluruh tim yang telah menerima LKPD Tahun Anggaran 2021.
“Kami siap untuk dilakukan audit kembali,” ucapnya tegas.
Bupati menegaskan, Pemda KTT terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun agar dapat memperoleh opini terbaik atas LKPD Pemda KTT.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan LKPD TA 2021 Pemda KTT meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekualitas, dan catatan atas laporan keuangan.
“Sebelum LKPD disampaikan kepada BPK RI dalam rangka pemberian opini, LKPD sudah didahului dan direview oleh Inspektorat dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan.
“Review dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan,” sambungnya.
Bupati juga menegaskan, Pemda KTT bertekad menyelesaikan permalasahan dan memperbaiki catatan penting LKPD dari BPK RI Kaltara.
“Hal tentu secara langsung memberikan dampak positif dan memberikan motivasi kepada kami untuk lebih banyak belajar, banyak membaca dan mendengar, lebih teliti, cermat dan seksama dalam menjalankan tugas dan amanah secara akuntabel dan penuh rasa tanggung jawab,” ujarnya.
Bupati mengatakan, upaya dan proses yang dilakukan diharapakan dapat memperoleh kembali predikat terbaik sesuai dengan harapan.
“Di tengah upaya kami untuk kembali mencapai predikat WTP tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pengelolaan keuangan kami masih sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK RI,” katanya.
Opini BPK RI atas laporan keuangan merupakan cerminan dan indikator penilaian akuntabilitas Pemda.
“Maka dari itu kami mengharapkan opini dalam setiap audit adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” harapnya.
WTP atas laporan keuangan dapat menciptakan reputasi yang bisa menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan yang disajikan.
Sebagai kepala daerah, Bupati mengharapkan pengelolaan keuangan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang akuntabel sesuai dengan undang-undang.
“WTP tidak hanya menjadi predikat namun lebih memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, karena dengan pengelolaan yang baik tentu akan membawa kemaslahatan bagi pemerintah dan rakyat. (her/Iik)
Discussion about this post