Rasio Elektrifikasi Kaltara 2019 Capai 77,74 Persen

TANJUNG SELOR – Rasio elektrifikasi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2019 tercatat mencapai 77,74 persen. Angka ini meningkat dibanding rasio elektrifikasi pada tahun sebelumnya, yaitu 71,98 persen. Melihat tren kenaikan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara optimis bisa memenuhi target 99,9 persen elektrifikasi pada akhir 2020 ini.

Untuk bisa memenuhi target tersebut, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) berkolaborasi dengan pemerintah pusat, melalui beberapa program yang telah digulirkan. Salah satunya melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di desa-desa.

Sejalan dengan program tersebut, lanjut Irianto, pemenuhan listrik di Kaltara difokuskan layanan akses ke masyarakat pedesaan yang belum terjangkau listrik. Namun demikian diakui Gubernur, tantangannya cukup besar. Lantaran masih minimnya akses transportasi, serta kondisi geografis yang sulit.

Tantangan lain, penyebaran permukiman penduduk yang berjarak sangat jauh sehingga membutuhkan aliran listrik yang sangat panjang dan jalan yang masih sangat sulit diakses. “Pemenuhan kebutuhan listrik di Kaltara memang bukan pekerjaan mudah. Kita coba cari alternatif pembangkit yang efisien. Salah satunya adalah LTSHE. Alhamdulillah, kita didukung melalui program Kementerian ESDM,” ungkap Irianto.

Disebutkan, melalui berbagai program yang telah dilakukan, rasio elektrifikasi di Kaltara pada 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Yaitu mencapai 77,74 persen. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang telah menikmati layanan listrik sebanyak 195.783 KK.

Sesuai data di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara, dari 5 kabupaten dan kota di Kaltara, tercatat di Kota Tarakan yang elektifikasinya paling tinggi. Yaitu mencapai 90 persen. Sementara yang terendah di Kabupaten Tana Tidung 62,62 persen.

Untuk target per tahun 2020, sesuai dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), rasio elektrifikasi ini sedang diformulasikan dapat meningkat di tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan mengejar target rasio elektrifikasi ini terbilang tidak mudah.

“Peningkatan rasio elektrifikasi juga masih mengandalkan kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dikarenakan, PLN sebagai penyedia tenaga listrik (UPTL) sedang lakukan pembangunan jaringan listrik baik tegangan rendah maupun menengah, dan saluran tegangan tinggi,” jelas Irianto.

Guna mengejar rasio elektrifikasi yang tersisa, selain berkolaborasi dengan program pusat, Pemprov melakukan upaya lain, yaitu mendorong percepatan pembamngunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang diharapkan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi.

“Kini juga tengah berproses sejumlah pembangunan pembangkit di Kaltara. Yakni, PLTMG di Sungai Jepun (Nunukan), PLTU di Malinau. Lalu, di Tanjung Selor juga sedang ada pembangunan PLTU dan PLTMG. Bahkan untuk PLTMG Gunung Seriang Tanjung Selor, daya 7 Megawatt (MW) sudah mulai dioperasikan sejak akhir 2019 lalu,” urai Irianto.

Gubernur optimistis, rasio elektrifikasi Kaltara mampu menyentuh angka 99,9 persen atas semua daerah yang teraliri listrik. Beragam upaya dilakukan pada waktu itu adalah dengan memperhatikan Asumsi Dasar Makro Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, yang menyebutkan rasio elektrifikasi nasional pada 2020 ditargetkan mencapai 99,9 persen.

“Untuk Kaltara sendiri, ditargetkan hingga akhir 2019 rasio elektrifikasi bisa mencapai 80 persen. Sedangkan, untuk merampungkan sisa dari rasio elektrifikasi itu, Pemprov Kaltara harus mampu menangani sejumlah tantangan. Seperti, layanan akses listrik berada di daerah yang sulit terjangkau dan minim infrastruktur. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam membayar biaya sambung listrik masih rendah,” kata Gubernur.

Sementara itu, terkait dengan program LTSHE, disebutkan Irianto, untuk saat ini ada 4.998 unit LTSHE yang dalam proses pemasangan di Kaltara. Rincinya, ada 3 kabupaten yang disasar program ini. Yakni Bulungan, Malinau dan Nunukan.

“Dari laporan Dinas ESDM, pemasangan LTSHE di Bulungan sudah terealisasi semuanya. Untuk Malinau, khususnya Sungai Boh juga sudah terealisasi. Sementara yang masih dalam proses pemasangan, adalah di wilayah Malinau Selatan Hilir. Lalu di Nunukan, tepatnya di Seimenggaris, Sebatik, Tulin Onsoi, Nunukan Selatan dan Sebatik,” ungkap Gubernur.

Diinformasikan pula, pada 2021 saluran tegangan tinggi dari Kalimantan Timur (Kaltim) sudah interkoneksi dengan saluran tegangan tinggi di Kaltara yang alirannya dimulai dari Tanjung Selor, Tana Tidung, Tarakan, Malinau, Sebuku hingga ke Nunukan.

“Jika ini berjalan maka kehandalan pelayanan penyedia listrik akan terjamin, karena sistem pelayanan akan berubah tidak lagi bersifat isolated seperti saat ini. Namun, akan terhubung dalam 1 sistem, dimana kelebihan daya pada suatu daerah dapat dialirkan ke daerah lain yang membutuhkan sehingga lebih handal dan terjamin,” beber Gubernur. Program lainnya, adalah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat di beberapa desa, terutama di daerah 3T. (**/iik)