Layanan Terstruktur dan Terdokumentasi, Platform Sobat UMKM Transaksi Jual Beli Tercatat di Sistem

BALIKPAPAN, – Layanan Sobat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), platform yang baru diluncurkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (DKUMKMP) Balikpapan nantinya menjadi upaya meningkatkan layanan bagi para pelaku usaha lokal di Balikpapan.

Platform Sobat UMKM ini sebagai layanan dalam bentuk website dengan fitur yang lebih lengkap. transformasi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Kepala DKUMKMP Balikpapan Heru Ressandy mengatakan melalui Layanan Sobat UMKM ini nantinya tidak hanya sebagai wadah untuk penjualan produk. Tetapi, kini UMKM dapat menikmati berbagai layanan tambahan, termasuk konsultasi bisnis, e-commerce, pelatihan online, hingga akses pembiayaan perbankan.

“Salah satu layanan yang dihadirkan adalah konsultasi bisnis yang diberikan secara gratis setiap minggu. Nanti akan dipandu oleh para pendamping UMKM yang berpengalaman, dan pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Sobat UMKM,” katanya, usai meluncurkan Layanan Sobat UMKM, Jumat (28/2/2025).

Heru menambahkan, platform digital untuk pelaku UMKM ini merupakan wadah pencatatan transaksi jual beli dalam sistem. Berbeda dengan versi sebelumnya yang memungkinkan transaksi langsung tanpa pencatatan.

“Dengan adanya pencatatan ini, setiap transaksi lebih terdokumentasi, memberikan manfaat bagi UMKM dalam mengelola keuangan dan melihat perkembangan bisnis mereka,” jelasnya.

Selain itu, dalam aspek pembiayaan, Sobat UMKM bekerja sama dengan Bankaltimtara dan Bank Mandiri untuk menyediakan layanan perbankan bagi UMKM. Pelaku usaha dapat membuka rekening secara online, melakukan pembayaran melalui QRIS, serta mengakses berbagai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan opsi lainnya tanpa jaminan bagi UMKM yang memenuhi syarat.

Kata Heru lagi, ini sekaligus menjawab kebutuhan akan peningkatan kapasitas. Terlebih lagi, Sobat UMKM juga menghadirkan pelatihan online yang terbagi dalam tiga tingkat, mulai dari dasar, menengah, dan ahli.

“Proses pendaftaran dan kurasi dilakukan sepenuhnya secara online, tanpa perlu datang ke kantor. UMKM yang berhasil menyelesaikan pelatihan hingga tingkat ahli bahkan berpeluang mendapatkan rekomendasi untuk pembiayaan dan digitalisasi usaha,” ungkapnya.

Sebagai langkah untuk meningkatkan akurasi data, Heru meminta agar UMKM yang sebelumnya telah terdaftar dalam platform lama diwajibkan melakukan registrasi ulang di website baru.

Nantinya, data yang tersedia di platform ini juga dapat diakses secara publik, termasuk informasi mengenai jumlah UMKM berdasarkan wilayah, kategori usaha, dan data demografis lainnya.

“Banyak pihak yang membutuhkan data UMKM, baik untuk penelitian maupun wawancara. Daripada kami harus menerima permintaan satu per satu, kini semua informasi bisa langsung diakses di website,” ujar Heru Ressandy.

Heru berharap, melalui transformasi ini, Sobat UMKM diharapkan dapat menjadi pusat layanan terpadu bagi UMKM. Tidak hanya dalam hal transaksi bisnis, tetapi juga dalam peningkatan kompetensi dan akses pembiayaan.

Sebelumnya, dalam sambutan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang disampaikan Heru juga menyebutan pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas pemerintah kota, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

“UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, termasuk di Balikpapan. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional,” tuturnya.

Mendukung pengembangan UMKM di Balikpapan, Pemkot telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar pada tahun 2025. Anggaran ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), manajemen usaha, keuangan, serta digitalisasi usaha.

Pihaknya juga sudah menjalankan berbagai program strategis. Seperti Peningkatan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mempercepat pengembangan usaha.

“Termasuk pengembangan daya saing industri daerah, termasuk penguatan komoditas utama, kompetensi inti industri, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kemudian, fasilitasi sertifikasi seperti HAKI, sertifikasi halal, dan SNI. Ini untuk meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM,” pungkasnya. (*)