BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menggelar konsultasi publik pembangunan kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati pada Selasa (21/2).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Jamaluddin Saleh, S.Pd mewakili Bupati Bulungan membuka kegiatan secara resmi yang bertujuan meningkatkan komoditi unggulan di lanskap Kayan Bulungan.
“Kegiatan ini sekaligus sebagai wadah urun rembug semua elemen terkait yang ada di Bulungan, untuk merumuskan bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kawasan hutan agar tetap lestari,†terangnya.
Konsultasi publik menghadirkan Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, serta para perwakilan Non Government Organization.
Baca Juga :Puskesmas Tanjung Selor Raih Penghargaan Tertinggi OmbudsmanÂ
Diterangkan, wilayah Kabupaten Bulungan saat ini masih memiliki hutan yang cukup luas yang tersebar di 10 kecamatan, 7 kelurahan dan 74 desa, di mana masih cukup banyak masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan.
Program Perhutanan Sosial yaitu pengalokasian sumber daya hutan yang dikuasai negara kepada masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
“Skema perhutanan sosial dapat menjadi skema yang sesuai untuk menjawab tantangan tersebut melalui pemberian izin usaha atau hak pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan,†urainya.
Melalui konsultasi publik diharapkan dapat semakin mengetahui potensi ekonomi dan potensi kelembagaan dari pelaksanaan perhutanan sosial di kawasan perdesaan di Bulungan.
Kemudian dapat menganalisa jenis-jenis komoditas unggulan dan bentuk produk yang direkomendasikan, pola dan tahapan dalam pengembangan produk, rekomendasi road map pengembangan bisnis, rekomendasi Instrumen kebijakan strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi kawasan perdesaan, rekomendasi kelembagaan dalam implementasi perhutanan sosial, serta perlunya para pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi ekonomi kawasan perdesaan.
“Berbagai hal tersebut tentunya agar kita dapat melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan secara optimal, baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, maupun untuk menjaga kelestarian hutan di Bulungan,†tandasnya.(**)
