TARAKAN -Â Komisi 3 DPRD Kota Tarakan sarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan memperbaiki bangunan Rusunawa Boom Panjang. Upaya ini, untuk memaksimalkan tingkat hunian agar bisa menambahkan Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan.
Saran itu, disampaikan ketika Komisi 3 DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan lapangan ke UPT Rusunawa Boom Panjang, Kamis (12/1/23). Dalam kunlap ini, diikuti anggota Komisi 3 DPRD Kota Tarakan yang terdiri dari Abdul Kadir, Dapot Sinaga, Maslan, Sriwati, dan Andi Muslim.
“Tadi sudah kami sampaikan kepada Kepala UPT untuk menginventarisir seluruh bangunan gedung itu, yang rusak yang tidak memenuhi syarat untuk ditinggali supaya di inventarisir dan dibuatkan estimasi anggarannya kira-kira berapa,” kata Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tarakan Abdul Kadir kepada Fokusborneo.com usai kunlap.
Sebagai salah satu penyumbang PAD, Komisi 3 meminta bangunan rusunawa perlu ada pemeliharaan dan perbaikan khususnya di lantai 4 dan 5 karena banyak kerusakan. Supaya hunian rusunawa bisa dioptimalkan.
“Karena kalau melihat kondisi yang ada sekarang khusus di lantai 4 dan lantai 5, sudah tidak memenuhinya syarat. Kalau dipakai itu, saat air bak di isi atau orang mandi atau orang cuci piring, rembes kebawah maka memang perlu penanganan secara serius supaya bangunan gedung itu tetap bermanfaat bagi masyarakat,” ujar politisi PAN.
Baca juga :Â https://fokusborneo.com/daerah/2023/01/04/ini-penyebab-kawasan-wisata-ratu-intan-pantai-amal-belum-dibuka/
PAD yang dihasilkan dari sewa rusunawa, bisa sampai Rp 1,3 miliar setahun dengan hanya 93 hunian. Sedangkan jumlah hunian keseluruhan sebanyak 198 unit.
“Daripada pemerintah berpikir untuk mencari sumber PAD baru, lebih baik memaksimalkan yang ada. Dari total hunian 93 unit, sudah bisa menghasilkan Rp 1,3 miliar sedangkan jumlah total kamar itu ada kurang lebih 198 unit kan belum ada separuhnya kalau kita kali 2 bisa lebih dari itu kalau kita tingkatkan, itu estimasinya,” bebernya.
Komisi 3 DPRD Kota Tarakan juga mendorong, UPT Rusunawa Boom Panjang bisa mandiri. Salah satunya dengan menaikan biasa sewa setelah seluruh fasilitas yang ada diperbaiki.
“Tadi saya coba secara pribadi berdiskusi dengan pegawai UPT ini kan APBD kita masih seret, bagaimana caranya UPT rusunawa itu bisa mandiri. Maksudnya sekali pemerintah investasi diperbaiki, setelah itu UPT nya silahkan menentukan harga standar yang kira-kira bisa dia hidupi sendiri atau bisa mandiri,” pungkasnya.
Baca juga :Â https://fokusborneo.com/politik/2022/12/28/tok-raperda-pengelolaan-keuangan-daerah-disetujui-dprd-tarakan-jadi-perda/
Jika pengelolaan rusunawa bisa mandiri, anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan tidak perlu lagi membebani APBD. Begitu juga dengan gaji cleaning servis dan pegawainya.
“Supaya gedung itu terjaga tetap baik sesuai dengan umurnya, kalau dia gak dirawat pasti gak sesuai dengan umurnya. Estimasi umur bangunan gedung itu kan ada, tapi kalau dia tidak dirawat dia akan hancur dengan sendirinya,” tutupnya.(Mt)
Discussion about this post