TARAKAN, Fokusborneo.com – Dalam kunjungan bersama Anggota Ombudsman RI, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program Sekolah Rakyat (SR). Menurutnya, langkah cepat ini diambil agar pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak tertunda hanya karena urusan anggaran.
Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud, menjelaskan meskipun program tersebut merupakan inisiatif pemerintah pusat, pihaknya tidak ingin hanya menunggu. Pemkot Tarakan memilih memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui APBD agar program ini bisa segera berjalan.
“Kalaupun ini salah, tapi kan kesalahan yang baik. Salahnya kami ya kami memulai. Daripada nunggu benar terus diam saja, bagaimana?” ujarnya.
Menurut Ibnu, Sekolah Rakyat adalah terobosan besar dalam upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terintegrasi. Di sekolah ini, seluruh kebutuhan siswa mulai dari pakaian, makan, perlengkapan mandi, hingga tempat tinggal ditanggung penuh pemerintah.
“Kaos kakinya dan seluruh pakaiannya diurus pusat. Bahkan kebutuhan kecil seperti sabun dan sikat gigi pun disiapkan. Anak-anak tinggal belajar saja,” jelasnya.
Namun, karena belum semua daerah menerima alokasi APBN secara merata, pelaksanaan di Tarakan masih menggunakan APBD. Kondisi ini membuat standar pelaksanaan program bisa sedikit berbeda dibanding daerah lain. Meski begitu, Ibnu menilai Tarakan termasuk yang paling siap menjalankan program tersebut.
“Kita ini memulai dengan segala keterbatasan. Tapi tugas ini harus dituntaskan karena sudah menjadi bagian dari konstitusi,” tegasnya.
Selain soal pendanaan, Pemkot Tarakan juga menghadapi tantangan sosial dalam pelaksanaan program ini. Hingga saat ini jumlah siswa di Sekolah Rakyat Tarakan baru mencapai sekitar 50 orang, dari kuota ideal 100 siswa.
Beberapa masyarakat masih enggan menyekolahkan anaknya karena belum memahami konsep sekolah berbasis asrama ini.
“Ada yang miskin tapi tidak mau anaknya di sekolah rakyat. Kadang bukan gengsi, tapi belum paham. Bahkan ada yang bilang, ‘Bisa nggak Pak, kalau bantuannya diuangkan saja, nanti kami masak sendiri di rumah.’ Padahal kalau begitu, ya bukan Sekolah Rakyat namanya,” terang Ibnu.
Mengatasi hal itu, Pemkot berencana melakukan pendekatan lebih intensif kepada masyarakat. Sosialisasi dinilai penting agar masyarakat memahami bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi juga sarana pembinaan karakter dan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin.
“Kadang-kadang kami melakukan persuasi dianggap mengintimidasi. Padahal niatnya baik. Karena ada anak yang sudah kerasan, tapi orang tuanya malah minta pulang. Butuh waktu dan proses,” katanya.
Ibnu juga menyoroti pentingnya kejelasan petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional program dari pemerintah pusat. Ia berharap juknis itu segera diterbitkan agar pelaksanaan di daerah bisa lebih terarah dan seragam.
“Kita ini menunggu juknisnya keluar. Katanya akan segera. Tapi sembari menunggu itu, kita tidak bisa diam. Karena kalau ada masalah, yang kena bukan pusat, tapi Pemkot di lapangan,” ucapnya.
Ia mengibaratkan kondisi saat ini seperti membangun pondasi tanpa peta yang lengkap. “Kami memantau dan menyesuaikan di lapangan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kami sesuaikan. Jadi, takarannya kita yang mengatur sendiri sementara ini,” tambahnya.
Meski begitu, Ibnu optimistis ke depan Sekolah Rakyat di Tarakan akan berkembang lebih baik. Pemkot telah menyiapkan lahan baru di Kecamatan Tarakan Utara untuk pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat yang akan dibiayai penuh oleh APBN pada tahun anggaran mendatang.
“Kalau yang di sana nanti pasti APBN. Kita sudah sediakan tanahnya, dan rencana pembangunannya sudah masuk dalam program nasional,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memandang program ini sebagai investasi jangka panjang. Menurutnya, hasil dari Sekolah Rakyat tidak bisa dilihat dalam hitungan bulan, tetapi akan terlihat dalam satu atau dua dekade mendatang.
“Saya berani taruhan, yang hari ini baru 50 siswa, dua puluh tahun lagi akan jadi orang. Karena dengan tekad dan pendidikan yang benar, mereka bisa mengubah nasibnya. Ini jalan paling cepat untuk mengangkat derajat dari kemiskinan,” tuturnya penuh keyakinan.
Ibnu menilai, terlepas dari segala kekurangan di tahap awal, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Tarakan telah menunjukkan hasil positif. Fasilitas makan dan asrama dinilai layak, bahkan lebih baik dibanding standar rumah tangga biasa.
“Kalau kita lihat tadi secara fisik, makanannya oke, prosesinya di atas rata-rata rumah tangga. Belum selevel restoran, tapi sudah jauh lebih baik,” kata Ibnu menambahkan.
Ia berharap program ini bisa menjadi model bagi daerah lain dalam memperkuat kolaborasi pusat dan daerah. “Kita ini cuma ingin memastikan, ketika nanti pusat datang melihat, mereka bisa bilang, ‘Oh, ternyata di Tarakan sudah jalan.’ Jadi, jangan menunggu, tapi tunjukkan kita bisa memulai lebih dulu,” tutupnya.(**)
Discussion about this post