• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Daerah

Telat Realisasikan Anggaran, KPA Bisa Disanksi

by admin
11/09/2019
in Daerah, Ekonomi
A A
Telat Realisasikan Anggaran, KPA Bisa Disanksi

BELANJA BERKUALITAS : Plt Kakanwil DJPBn Kaltara Midden Sihombing saat menjadi narasumber Respons Kaltara edisi ke-55, Selasas (10/9).Poto: Humas Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR – Setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak dapat merealisasikan anggaran sesuai target juga melampaui tahun anggaran, dapat diberikan sanksi sesuai undang-undang (UU) yang berlaku. Dijelaskan pelaksana tugas (Plt) kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBn) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Midden Sihombing, penerapan sanksi itu dapat berlaku melekat.

Dalam hal ini, atasan langsung dari KPA bersangkutan dapat memberikan sanksi sesuai aturan. “Kalau dari kami (DJPBn), tidak bisa memberikan sanksi secara nyata. Namun, sanksinya sesuai UU yang berlaku. Misal, KPA mengelola anggaran yang berlaku hingga 31 Desember.

Baca Juga

Jambore Daerah I Pramuka Kaltara Diikuti 856 Orang, Zainal Paliwang Tekankan Semangat Menjaga NKRI

Edy Suharto: Perda Koperasi dan UMKM Beri Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Evaluasi 19 Raperda Kaltara, Lima Sudah Ditetapkan

Warga Tarakan Patungan Cor Jalan Gajah Mada Berlubang, Tiap Hari Ada Saja Terjatuh

Si KPA melakukan perikatan kontrak dengan kontraktor dan tidak menagihkannya hingga 31 Desember. Pembayarannya tidak dapat dilakukan di tahun berikutnya, kecuali anggarannya tersedia pada tahun anggaran berikutnya. Itulah sanksi yang dapat kami berikan,” beber Midden saat menjadi narasumber Respons Kaltara (ResKal) edisi ke-55, Selasa (10/9).

Hal ini juga berlaku untuk kegiatan dengan sistem tahun jamak atau multiyears contract. “Kalau multiyears, perlakuannya berbeda. Dana yang dialokasikan harus sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati. Artinya, dana tersebut harus habis sesuai tahun anggaran berjalan. Kalau tidak, ya tetap tidak dibayarkan,” jelas Midden.

Harus dipahami oleh seluruh pihak, termasuk KPA bahwa mencari dana untuk berbagai kegiatan pembangunan tersebut tidak mudah. Dan, tiap tahun ada berbagai kegiatan yang dialokasikan anggaran.

Hal tersebut menjadi penekanan Midden, mengingat pada RAPBN 2020 mengangkat tema APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapainya, yakni mobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing, kebijakan belanja negara yang berkualitas dan pembiayaan kreatif dan mitigasi resiko,” urai Midden.

Ada beberapa kebijakan dan inisiatif dalam RAPBN 2020. Yakni, pemberian insentif perpajakan yang direalisasikan lewat program super deduction untuk kegiatan vokasi dan penelitian dan pengembangan, mini tax holiday untuk investasi dibawah Rp 500 miliar, dan investment allowance untuk industri padat karya.

Lalu, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan kartu sembako. “Ada juga penguatan transfer ke daerah dan dana desa.

Ini direalisasikan lewat kegiatan penguatan DAK fisik pada bidang sosial dan transportasi laut, dan pengalokasian DAU Tambahan untuk penyetaraan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K),” ungkap Midden. Sebagai informasi, adapun nilai pendapatan negara dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 2.221,5 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.528,8 triliun.(*/iik)

 

Tags: borneoDAKDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBn)FokusfokusborneoKPA Bisa DisanksiKuasa Pengguna Anggaran (KPA)Pengalokasian DAUPerpajakanProvinsi KaltaraRAPBNTanjung SelorTelat Realisasikan Anggaran

Berita Lainnya

Jambore Daerah I Pramuka Kaltara Diikuti 856 Orang, Zainal Paliwang Tekankan Semangat Menjaga NKRI
Daerah

Jambore Daerah I Pramuka Kaltara Diikuti 856 Orang, Zainal Paliwang Tekankan Semangat Menjaga NKRI

20 November 2026 18:00
Daerah

Edy Suharto: Perda Koperasi dan UMKM Beri Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

20 November 2026 17:26
Daerah

Evaluasi 19 Raperda Kaltara, Lima Sudah Ditetapkan

20 November 2026 17:05
Warga Tarakan Patungan Cor Jalan Gajah Mada Berlubang, Tiap Hari Ada Saja Terjatuh
Daerah

Warga Tarakan Patungan Cor Jalan Gajah Mada Berlubang, Tiap Hari Ada Saja Terjatuh

20 November 2026 15:12
Jalan Gajah Mada Tarakan Rusak Parah Makan Korban, Pemuda Alami Patah Rahang
Daerah

Jalan Gajah Mada Tarakan Rusak Parah Makan Korban, Pemuda Alami Patah Rahang

20 November 2026 13:38
Daerah

Usai Tetapkan UMP 2027, Zainal Minta Pengusaha dan Buruh Saling Jaga Komunikasi

20 November 2026 10:56
Next Post
Rumah Dinas AL Terbakar, Sempat Terjadi 2 Ledakan

Rumah Dinas AL Terbakar, Sempat Terjadi 2 Ledakan

Instalasi Listrik Rumah Dinas TNI AL Sudah 40 Tahun Belum Diganti

Instalasi Listrik Rumah Dinas TNI AL Sudah 40 Tahun Belum Diganti

Menuju Piala Pangdam/Mulawarman, Simpang Tiga Taklukan Perikanan di Final Sepak Bola

Menuju Piala Pangdam/Mulawarman, Simpang Tiga Taklukan Perikanan di Final Sepak Bola

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Perkuat Zona Integritas, ATR/BPN Dorong Pengaduan Masyarakat Dituntaskan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkab Tana Tidung Perkuat Zona Integritas, Lima OPD Disiapkan Raih Predikat WBK dan WBBM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Warga Tarakan Patungan Cor Jalan Gajah Mada Berlubang, Tiap Hari Ada Saja Terjatuh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sekdaprov Kaltara Minta Penetapan UMP 2027 Berkeadilan dan Jaga Iklim Investasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Kunjungi Banhub Kaltara, Nasir Apresiasi PAD Capai 92 Persen

Kunjungi Banhub Kaltara, Nasir Apresiasi PAD Capai 92 Persen

20 November 2026 18:44
Ketua DPRD Kaltara Berharap Penerbangan Wings Air Dilakukan Tiap Hari di Tanjung Selor

DPRD Kaltara Tegaskan Perlindungan Anak Jadi Kunci Kemajuan Daerah

20 November 2026 18:21
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP