• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Daerah

Telat Realisasikan Anggaran, KPA Bisa Disanksi

by admin
11/09/2019
in Daerah, Ekonomi
A A
Telat Realisasikan Anggaran, KPA Bisa Disanksi

BELANJA BERKUALITAS : Plt Kakanwil DJPBn Kaltara Midden Sihombing saat menjadi narasumber Respons Kaltara edisi ke-55, Selasas (10/9).Poto: Humas Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR – Setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak dapat merealisasikan anggaran sesuai target juga melampaui tahun anggaran, dapat diberikan sanksi sesuai undang-undang (UU) yang berlaku. Dijelaskan pelaksana tugas (Plt) kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBn) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Midden Sihombing, penerapan sanksi itu dapat berlaku melekat.

Dalam hal ini, atasan langsung dari KPA bersangkutan dapat memberikan sanksi sesuai aturan. “Kalau dari kami (DJPBn), tidak bisa memberikan sanksi secara nyata. Namun, sanksinya sesuai UU yang berlaku. Misal, KPA mengelola anggaran yang berlaku hingga 31 Desember.

Baca Juga

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta, Alfa 0,75 Jadi Dasar Perhitungan

Batas Wilayah Mamburungan Timur-Mamburungan Bikin Bingung Warga, Ini Kata Ketua RT dan Lurah

Resmi Ditetapkan, UMP Kaltara 2027 Naik Jadi Rp4.027.901

PHI Luncurkan Program Energi Wirausaha Kalimantan, 76 UMKM Dibina hingga 2029

Si KPA melakukan perikatan kontrak dengan kontraktor dan tidak menagihkannya hingga 31 Desember. Pembayarannya tidak dapat dilakukan di tahun berikutnya, kecuali anggarannya tersedia pada tahun anggaran berikutnya. Itulah sanksi yang dapat kami berikan,” beber Midden saat menjadi narasumber Respons Kaltara (ResKal) edisi ke-55, Selasa (10/9).

Hal ini juga berlaku untuk kegiatan dengan sistem tahun jamak atau multiyears contract. “Kalau multiyears, perlakuannya berbeda. Dana yang dialokasikan harus sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati. Artinya, dana tersebut harus habis sesuai tahun anggaran berjalan. Kalau tidak, ya tetap tidak dibayarkan,” jelas Midden.

Harus dipahami oleh seluruh pihak, termasuk KPA bahwa mencari dana untuk berbagai kegiatan pembangunan tersebut tidak mudah. Dan, tiap tahun ada berbagai kegiatan yang dialokasikan anggaran.

Hal tersebut menjadi penekanan Midden, mengingat pada RAPBN 2020 mengangkat tema APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapainya, yakni mobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing, kebijakan belanja negara yang berkualitas dan pembiayaan kreatif dan mitigasi resiko,” urai Midden.

Ada beberapa kebijakan dan inisiatif dalam RAPBN 2020. Yakni, pemberian insentif perpajakan yang direalisasikan lewat program super deduction untuk kegiatan vokasi dan penelitian dan pengembangan, mini tax holiday untuk investasi dibawah Rp 500 miliar, dan investment allowance untuk industri padat karya.

Lalu, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan kartu sembako. “Ada juga penguatan transfer ke daerah dan dana desa.

Ini direalisasikan lewat kegiatan penguatan DAK fisik pada bidang sosial dan transportasi laut, dan pengalokasian DAU Tambahan untuk penyetaraan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K),” ungkap Midden. Sebagai informasi, adapun nilai pendapatan negara dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 2.221,5 triliun, dan belanja negara sebesar Rp 2.528,8 triliun.(*/iik)

 

Tags: borneoDAKDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBn)FokusfokusborneoKPA Bisa DisanksiKuasa Pengguna Anggaran (KPA)Pengalokasian DAUPerpajakanProvinsi KaltaraRAPBNTanjung SelorTelat Realisasikan Anggaran

Berita Lainnya

Daerah

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta, Alfa 0,75 Jadi Dasar Perhitungan

19 November 2026 17:43
Batas Wilayah Mamburungan Timur-Mamburungan Bikin Bingung Warga, Ini Kata Ketua RT dan Lurah
Daerah

Batas Wilayah Mamburungan Timur-Mamburungan Bikin Bingung Warga, Ini Kata Ketua RT dan Lurah

19 November 2026 17:29
Daerah

Resmi Ditetapkan, UMP Kaltara 2027 Naik Jadi Rp4.027.901

19 November 2026 17:00
Ekonomi

PHI Luncurkan Program Energi Wirausaha Kalimantan, 76 UMKM Dibina hingga 2029

19 November 2026 13:24
Daerah

Dukung Swasembada Pangan 2029, Kaltara Dorong Petani Tingkatkan Hasil Panen

19 November 2026 12:17
Banjir di Mamburungan Timur Masih Jadi PR, Ketua RT 9 Usul Perbaikan Jembatan dan Drainase
Daerah

Banjir di Mamburungan Timur Masih Jadi PR, Ketua RT 9 Usul Perbaikan Jembatan dan Drainase

19 November 2026 12:07
Next Post
Rumah Dinas AL Terbakar, Sempat Terjadi 2 Ledakan

Rumah Dinas AL Terbakar, Sempat Terjadi 2 Ledakan

Instalasi Listrik Rumah Dinas TNI AL Sudah 40 Tahun Belum Diganti

Instalasi Listrik Rumah Dinas TNI AL Sudah 40 Tahun Belum Diganti

Menuju Piala Pangdam/Mulawarman, Simpang Tiga Taklukan Perikanan di Final Sepak Bola

Menuju Piala Pangdam/Mulawarman, Simpang Tiga Taklukan Perikanan di Final Sepak Bola

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkab Tana Tidung Perkuat Zona Integritas, Lima OPD Disiapkan Raih Predikat WBK dan WBBM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pamerkan Pembangkit Energi Terbarukan di Edufest#4, Mahasiswa UBT Harap Perhatian Pemerintah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Asrin Desak Pemerintah Segera Ajukan Revisi Perda Tata Ruang untuk Urai Batas Wilayah

Asrin Desak Pemerintah Segera Ajukan Revisi Perda Tata Ruang untuk Urai Batas Wilayah

19 November 2026 19:09

Sumur TN-Ix80 Lampaui Target, PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

19 November 2026 18:37
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP