TANJUNG SELOR – Berdasarkan hasil evaluasi laporan rencana aksi target B.08 Tahun 2019 se-wilayah timur, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hanya berada di peringkat 13 dari 18 provinsi dengan capaian 47,0952 persen.
Atas capaian tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara mengadakan rapat internal Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial (PKS) untuk mencapai hasil yang lebih baik pada laporan target B.12 di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (4/11).
Kepala Badan Kesbangpol Kaltara sekaligus Sekretaris Timdu PKS Kaltara Basiran mengatakan, peringkat 13 yang diberikan kepada Kaltara sangat memprihatinkan. “Selama ini, Pak Gubernur mengharapkan tindak lanjut laporan untuk tepat waktu dan sesuai dengan yang diminta,†katanya.
Basiran meminta kepada instansi yang menjadi bagian dari Timdu PKS Kaltara untuk melengkapi setiap laporan kegiatannya. “Buat laporannya sederhana saja, ada notulen, daftar hadir, foto kegiatan dan materinya yang menjadi indikator penilaian,†jelasnya.
Pada 2019, Timdu PKS Kaltara memiliki 21 rencana aksi. Dari 21 rencana aksi, 10 rencana aksi tidak memenuhi target, 5 rencana aksi mendekati target, 5 rencana aksi seusai target dan 1 rencana aksi yang melebihi target.
Pembentukan Timdu PKS Kaltara Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. 188.44/K.120/2019 yang diketuai langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Tim ini terdiri dari 7 instansi atau satuan kerja. Yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja, Kanwil Kementerian Agama, dan Polda Kaltara.(*/iik)
