Kaltara, Satu-satunya Provinsi yang Terapkan Fiskal Berbasis Ekologi

DENPASAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, dengan didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hadir pada acara “Bali Green Leadership Forum” dengan tema inisiatif fiskal berbasis ekologi yang dilangsungkan di Mercure Hotel Nusa Dua Bali, Kamis (23/1).

Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) bersama The Asian Foundation dan United Kingdom-Aid ini, membahas tentang peran Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan berbasis kelestarian lingkungan.

Tak hanya menghadiri, dalam kegiatan itu Gubernur sekaligus bertindak sebagai salah satu narasumber bersama Matius Awoitauw, bupati Jayapura, Provinsi Papua. Dengan dipandu oleh Prita Laura, mantan presenter media nasional yang kini aktif di organisasi lingkungan. “Kegiatan ini sangat bagus. Saya apresiasi kepada Pattiro, The Asian Foundation dan United Kingdom-Aid, yang telah menginisiasi acara ini,” kata Irianto. Selain beberapa kepala daerah dan pejabat daerah terkait, hadir juga dalam diskusi ini pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta beberapa organisasi non pemerintah.

Gubernur didaulat sebagai narasumber dalam forum tersebut, karena Kaltara menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan fiskal transfer berbasis ekologi atau yang disingkat dengan TAPE. “Kebijakan ini (TAPE) kita ambil, sebagai wujud komitmen Pemprov Kaltara dalam mitigasi perubahan iklim. Juga dalam hal konservasi dan pembangunan berkelanjutan,” kata Irianto.

Implementasi dari kebijakan ini, lanjut Gubernur, Pemprov menerapkan pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) ke kabupaten/kota berbasis ekologis. Artinya, penggunaan anggaran yang berasal dari Bankeu Pemprov Kaltara harus dilakukan dengan berbasis ekologi.

Dikatakan Irianto, sebagai dasar hukumnya untuk penerapan fiskal berbasis ekologi ini, Pemprov melalui Gubernur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2019, sebagai perubahan Pergub Nomor 48 Tahun 2019, tentang tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Banyak hal dibahas dalam forum tersebut. Utamanya terkait dangan fiskal atau keuangan daerah berbasis ekologi. Diketahui, belum banyak pemerintah daerah, bahkan lembaga di pusat yang menerapkan kebijakan fiskal yang berbasis ekologi. Bahkan di tingkat provinsi, baru Kaltara. Yang nota bene sebagai provinsi termuda di Tanah Air.

Masih berkaitan dengan kebijakan, dari forum tersebur, ada empat hal penting yang disampaikan oleh Gubernur. “Pertama, dalam mengambil sebuah kebijakan yang paling utama adalah kita niatkan secara lurus keinginan kita. Apapun itu, kalau baik dan kita niatkan secara lurus, akan menghasilkan hal yang baik dan bermanfaat,” kata Irianto.

Yang kedua, lanjutnya, adalah dengan perluas ruang publik. Artinya, beri kesempatan yang terbaik untuk semua masyarakat. “Dan perlu diketahui, selain masyarakat kita sendiri, juga ada investor sebagai bagian dari masyarakat yang perlu kita perhatikan. Untuk itulah, ciptakan situasi daerah yang baik. Sehingga akan mendatangkan investasi,” ungkapnya.

Ketiga, dikatakan Gubernur, adalah perbaiki tata kelola. Utamanya tata kelola keuangan. Dalam pembangunan Kaltara, pertama yang menjadi perhatiannya, sejak menjadi Penjabat Gubernur, adalah tata kelola keuangan yang baik. “Alhamdulillah berhasil. Dan diakui juga, Kaltara sejak awal berdiri secara berturut-turut mendapatkan penilaian WTP tanpa catatan dari BPK RI. Dari itu, kita mendapatkan dana insentif daerah (DID). Jadi jangan berpikir susah, berat cari uang. Tapi bekerja lah, berbuat lah. Dengan kita berbuat, bekerja dengan baik dan menghasilkan hal yang baik. Maka kebaikan akan datang sendiri,” kata Gubernur.

“Contoh soal anggaran tadi. Kaltara dari tidak memiliki apa-apa atau 0 rupiah anggaran, sekarang APBD kita sudah bisa diatas Gorontalo juga Maluku Utara. Itu semua atas niat lurus kita yang dibarengi dengan kerja keras. Dan yang penting, bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik,” lanjutnya.

Yang terakhir, Gubernur menegaskan, keberhasilan program juga didukung oleh faktor leadership. “Bagaimana pemimpinnya. Kalau pemimpinnya punya komitmen baik, bisa bekerja, insya Allah akan berhasil,” pungkasnya.(**/Redaksi)