TANJUNG SELOR – Menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Semester II Tahun 2019 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Desember 2019, jumlah penduduk provinsi termuda di Indonesia ini, secara nasional bertambah.
Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, pertambahan penduduk Kaltara sebanyak 3.538 jiwa. “Berdasarkan rilis itu, total penduduk Kaltara hingga akhir 2019 sebanyak 658.535 jiwa. Ini patut disyukuri karena keberadaan provinsi ini, ternyata mampu mendatangkan penduduk baru. Meski niatannya, sebagian besar adalah mencari pekerjaan dan belum berbekal keahlian yang mumpuni,†ungkap Gubernur.
Irianto menyebutkan, sesuai informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltara, data penduduk tersebut sesuai dengan data pemegang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang berdomisili di Kaltara.
“Sebagai perbandingan, kalau melihat data yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Kaltara-proyeksi penduduk Kaltara 2010-2020, jumlah penduduk Kaltara jauh lebih banyak pada 2019. Yakni, 742.245 jiwa. Sementara, pada 2020, BPS menaksirkan penduduk Kaltara akan mencapai 768.505 jiwa,†urai Irianto.
Bersinergi dengan dua proses pendataan tersebut, Gubernur berharap penduduk Kaltara yang benar-benar terdata dan terhitung akan lebih valid lagi. “Kalau menurut Disdukcapil Kaltara, salah satu hambatan dalam mendata penduduk adalah adanya pendatang pencari kerja yang tidak melapor.
Hal ini diharapkan dapat diatasi dengan bantuan BPS yang tak lama lagi akan menggelar Sensus Penduduk (SP) 2020. Insya Allah, data penduduk akan jauh lebih riil dan valid,†papar Gubernur.
Irianto juga mengimbau agar setiap penduduk di Kaltara, baik pendatang maupun pribumi untuk dapat melengkapi diri dengan kelengkapan administrasi kependudukan. Utamanya, e-KTP. “Untuk e-KTP sendiri.
Disdukcapil telah menyiapkan sekitar 6 ribu keping blangko e-KTP yang akan didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan,†jelas Irianto. Sejauh ini, yang paling banyak mendapatkan jatah blangko adalah Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.(humas)
