TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah memperpanjang status tanggap darurat bencana wabah Covid-19. Status tanggap darurat ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.437/2020.
Perpanjangan status tanggap darurat ini selama 14 hari mulai 12 sampai 25 April nanti. Dalam keputusan sebelumnya, Gubernur memutuskan masa tanggap darurat dari 27 Maret hingga 17 April.
Hingga saat ini, jumlah pasien positif COVID-19 di Kaltara sudah mencapai 73 orang. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie terus berupaya meramu kebijakan dan melakukan langkah-langkah taktis agar penyebaran COVID-19 tidak terus bertambah. Penanganan COVID-19 dilakukan baik dari sisi penanganan dampak kesehatan, dampak sosial, maupun dampak ekonominya.
Dalam hal dampak kesehatan, Gubernur telah mengeluarkan berbagai kebijakan resmi. Antara lain, pada tanggal 17 Maret mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.-/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltara.
Tanggal 19 Maret, Surat Edaran Nomor 045.4/0366.4/GUB tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19 pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Kaltara.
Berlanjut tanggal 24 Maret, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.4/0422/GUB tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Provinsi Kaltara dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.
“Kami juga mengeluarkan beberapa kebijakan lain berupa imbauan kepada masyarakat untuk mencegah penularan. Seperti kebijakan masker, kebijakan penyesuaian jam kerja ASN dan Non-ASN Pemprov, dan imbauan agar tidak keluar rumah,†ujar Gubernur, Senin (20/4).
Untuk penanganan pasien ODP, PDP, dan positif, Gubernur Irianto Lambrie telah menekankan perlunya penambahan ruang isolasi mengantisipasi lonjakan kasus.
Tanggal 10 April, Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.396/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K. 309/2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Provinsi Kaltara.
“Saat ini unit kamar isolasi yang tersebar di lima rumah sakit rujukan di Kaltara sudah cukup banyak. Baik itu di RSUD Pemprov di Kota Tarakan, RSUD Soemarno Sosroatmodjo, RSUD Malinau, RSUD Nunukan, dan RSUD Pemkot Tarakan. Tenaga medis dan ruang isolasi adalah lini terdepan dalam penanganan di bidang kesehatan,†ujarnya.
Gubernur juga mendorong Dinas Kesehatan membelanjakan anggaran penanganan Covid-19 untuk membeli alat dan bahan medis serta bahan kimia lainnya yang diperlukan.
Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltara dan dibantu Pemkab/Pemkot di Kaltara juga berfokus pada penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat Covid-19.
Kata Gubernur, Pemerintah telah memberi stimulus bantuan untuk tetap menjaga daya beli dan mencegah keluarga miskin dan rentan miskin semakin jatuh. “Mulai dari program PKH, sembako, dan BST itu dikucurkan pemerintah melalui Kemensos. Sedangkan di sektor ketenagakerjaan, ada Kartu Prakerja,” ujarnya.
Pemprov Kaltara sebut Gubernur juga memberikan stimulus Rp 200 ribu kepada warga miskin dan rentan miskin. Warga yang mendapatkan bantuan ini berdasarkan hasil pendataan yang tersaring di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan usulan Kepala Desa dan Lurah. “Sudah kita mulai menyalurkan tahap I. Nanti akan ada tahap selanjutnya,†ujarnya.
Relokasi dan refocusing anggaran juga dilakukan. Tahap awal, Pemprov Kaltara telah menetapkan dana penanganan COVID-19 sebesar Rp 39 miliar. Dan saat ini, dalam proses penambahan hingga mencapai Rp 60 miliar lebih.
Setiap organisasi perangkat daerah diminta Gubernur untuk mengurangi belanja yang kurang prioritas, utamanya perjalanan dinas. Gubernur berharap langkah-langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah bersama unsur terkait lainnya, dipatuhi oleh masyarakat agar grafik dan fase pandemi di Kaltara dapat segera menurun dan segera berlalu.(humas)
Discussion about this post